Wali Kota Bitung Terima Penghargaan Nasional Penanganan Person of the Filipino Descents

TAJUK BITUNG – Pemerintah Kota Bitung kembali mengukir prestasi di tingkat nasional setelah Wali Kota Bitung, Hengky Honandar SE, menerima penghargaan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atas kontribusinya dalam penanganan Person of the Filipino Descents (PFD).

Penghargaan tersebut diberikan pada rangkaian peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1 yang berlangsung di Taman Kesatuan Bangsa (TKB) Manado, Rabu (19/11/2025).

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen dan peran aktif Pemkot Bitung dalam mendukung kebijakan penanganan warga keturunan Filipina yang telah lama bermukim di wilayah pesisir Sulawesi Utara.

Dalam keterangannya, Ramdhani menyampaikan Kota Bitung menjadi salah satu daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan isu PFD, mulai dari pendataan populasi, pendekatan sosial, hingga koordinasi lintas lembaga untuk memastikan penanganan yang tepat dan menyeluruh.

“Pemerintah Kota Bitung selama ini telah menjadi mitra strategis bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penanganan Person of the Filipino Descents. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja nyata dan kolaborasi yang telah terbangun,” ujar Ramdhani.

Sementara itu, Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima.

Dia juga menegaskan capaian ini bukan hanya keberhasilan pemerintah, tetapi juga hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah, aparat imigrasi, serta dukungan penuh dari masyarakat.

Menurut Hengky, persoalan terkait warga keturunan Filipina bukan hanya masalah administratif, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan.

“Kami di Bitung selalu berupaya menghadirkan kebijakan yang humanis dan solutif. Penanganan Person of the Filipino Descents tidak hanya soal kependudukan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan hidup mereka, integrasi sosial, dan kepastian hukum. Penghargaan ini bukan semata untuk pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat Bitung yang selalu mendukung kebijakan kami,” tutupnya.(Lan)