Hadiri Rakor di Manado, Aditya Pontoh Tegaskan Komitmen Boltara Dukung Kebijakan Pusat
TAJUK BOLMUT- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh. Aditya Pontoh, S.IP, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan terhadap Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, yang digelar di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).
Rakor ini membahas penguatan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, termasuk pelaksanaan urusan pemerintahan, program prioritas pemerintah, serta tugas yang didelegasikan pemerintah pusat kepada daerah. Perhatian juga diberikan pada sektor pertanahan dan tata ruang yang menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, pimpinan DPRD provinsi, serta para bupati dan wali kota dari 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Hadir pula jajaran instansi vertikal, termasuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut, Kantor Regional XI BKN Manado, serta seluruh kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan itu, Aditya Pontoh menyambut baik pelaksanaan rakor tersebut. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting agar kebijakan yang dijalankan sejalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Boltara siap mendukung arahan Gubernur Sulawesi Utara dalam menjalankan peran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, terutama dalam hal penataan ruang dan pertanahan.
“Kami di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara siap mendukung penuh dan melaksanakan arahan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Terutama terkait penataan ruang dan pertanahan yang menjadi fondasi pembangunan daerah,” ujar Aditya.
Menurutnya, penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan yang terarah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Aditya berharap, melalui rakor tersebut, koordinasi lintas pemerintahan semakin kuat sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Boltara dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah diharapkan semakin selaras dengan program pemerintah pusat dan provinsi, serta mampu mendorong pembangunan yang tertata dan berpihak pada kepentingan masyarakat Boltara.
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
