Gubernur YSK Terima Audiensi Kakanwil BPN Sulut, Bahas Sinergi Program Pertanahan
TAJUKSULUT – Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK), menerima secara resmi audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), John Wiclif Aufa, di Wisma Negara Bumi Beringin, Kamis 30 Oktober 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur YSK dan Kakanwil BPN Sulut, membahas sejumlah agenda penting terkait sinergi program pertanahan di antaranya percepatan sertifikasi aset milik daerah, optimalisasi tata ruang dan peningkatan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.
Gubernur YSK menegaskan, pentingnya koordinasi lintas instansi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
YSK juga mengapresiasi langkah BPN yang terus mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta dukungan terhadap proyek-proyek strategis daerah.
“Pemerintah Provinsi sangat mendukung upaya BPN dalam mempercepat legalitas aset dan sertifikasi tanah masyarakat. Sinergi ini penting agar pembangunan berjalan tertib dan setiap program memiliki dasar hukum yang jelas,” ujar YSK.
Sementara itu, Kepala BPN John Wiclif Aufa menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya dalam penataan aset, penyelesaian konflik lahan, serta mendukung kebijakan pembangunan wilayah.
“Kami siap bersinergi dengan Pemprov Sulut untuk memastikan pengelolaan tanah berjalan tertib administrasi, termasuk percepatan sertifikasi aset daerah yang menjadi prioritas nasional,” ungkap Aufa.
Selain membahas teknis kerja sama, audiensi juga menyinggung pentingnya integrasi data pertanahan dan sistem informasi geospasial agar perencanaan pembangunan di Sulawesi Utara lebih akurat dan berkelanjutan.
Pertemuan diakhiri dengan penegasan Gubernur YSK Ybahwa pemerintah daerah akan terus menjaga komunikasi intensif dengan BPN.
YSK berharap kerja sama ini dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah dan mendorong investasi daerah.
“Kita ingin pembangunan Sulawesi Utara berjalan dengan dasar yang kuat, tertib administrasi, dan berpihak pada rakyat,” tandas YSK. (*/Yan)
