Wabup Boltara Perkuat Sinergi Pengawasan, Siap Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
TAJUK BOLMUT- Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Mohamad Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan yang digelar oleh (BPKP) bagi pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin, Manado (21/04/2026).
Forum strategis ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Utara, , yang dalam arahannya menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak boleh dipandang semata sebagai upaya mencari kesalahan, melainkan sebagai pilar utama dalam memastikan keberhasilan pembangunan daerah.
“Pengawasan harus menjadi alat kendali yang memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan,” tegas gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, gubernur memaparkan sejumlah poin strategis yang menjadi penekanan bagi seluruh pemerintah daerah. Salah satu yang paling disorot adalah transformasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar tidak lagi sekadar menjadi auditor administratif, tetapi berperan aktif sebagai early warning system atau sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, sekaligus trusted advisor bagi perangkat daerah.
Selain itu, komitmen terhadap pemberantasan korupsi ditegaskan tanpa ruang kompromi. Gubernur menegaskan bahwa integritas merupakan harga mati dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang mencoba bermain-main dengan uang rakyat,” ujarnya dengan nada tegas.
Gubernur juga menekankan pentingnya prinsip value for money dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Di sisi lain, digitalisasi pengawasan menjadi perhatian serius, dengan dorongan penerapan sistem Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, , para kepala daerah se-Sulawesi Utara, jajaran Pemerintah Provinsi, serta para Inspektur Daerah kabupaten/kota.
Kehadiran Wakil Bupati Boltara dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal, sekaligus menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di tingkat daerah. (*)
Related posts
