Gubernur Yulius Intruksikan Transformasi APIP Jadi Mitra Strategis
Gubernur Yulius bersama BPKP serta seluruh kepala daerah foto bersama usai kegiatan. (Foto: Diskominfo Sulut) TAJUKAULUT – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TN (Punr) Yulius Selvanus, SE, mengintruksikan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di wilayahnya untuk mengubah paradigma pengawasan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Yulius, dalam kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan BPKP Tahun 2026, bertempat di Wisma Negara, Bumi Beringin Manado, Selasa 21 April 2026.
Ia pun menekankan, pengawasan tidak lagi boleh sekadar mencari kesalahan (watchdog), melainkan harus menjadi solusi bagi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Di kesempatan itu, Gubernur Yulius juga menyoroti tiga tantangan utama daerah:
Keterbatasan Ruang Fiskal
Ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan transformasi digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, ia meminta APIP memegang dua peran krusial:
• Sistem Peringatan Dini (Early Warning System):
APIP harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan dan penganggaran, bukan hanya bertindak saat uang negara telah hilang.
• Penasihat Terpercaya (Trusted Advisor):
APIP wajib hadir sebagai mitra strategis yang memberikan solusi regulasi dan mitigasi risiko bagi Perangkat Daerah yang ragu dalam eksekusi anggaran.
Komitmen Integritas dan Tata Kelola
Gubernur menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan amanah rakyat yang harus dikelola dengan prinsip Value for Money.
Ia menginstruksikan penerapan Zero Tolerance terhadap korupsi dan meminta Inspektorat Daerah memperkuat sinergi dengan BPKP melalui kerangka Clearing House untuk mengedepankan pencegahan serta pemulihan kerugian negara.
Modernisasi Pengawasan
Selain integritas, Gubernur Yulius juga mendorong pemanfaatan teknologi melalui sistem Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM).
Sistem ini diharapkan terintegrasi langsung dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna memastikan akuntabilitas berjalan secara real-time.
“Pembangunan yang hebat tanpa akuntabilitas adalah kesia-siaan,” ujar Gubernur Yulius.
Ia juga mengingatkan para bupati/walikota se-Sulut, bahwa tanggung jawab utama sistem pengendalian intern ada pada pimpinan daerah, sehingga APIP tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi ketidakmampuan manajerial.
Melalui pertemuan ini, BPKP juga secara resmi menyampaikan Hasil Pengawasan Tahun 2025 serta Rencana Kegiatan Pengawasan Tahun 2026 untuk segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulut.
Diketahui, kegiatan tersebut turut juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Heru Setiawan, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi, para Bupati/Walikota se-Sulut, serta jajaran Inspektur Daerah.***
Related posts
