Sinkronisasi Renja Dibuka, Lasena Tekankan Program Harus Terukur dan Nyata
TAJUK BOLMUT- Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., secara resmi membuka kegiatan Asistensi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta penginputan E-Dalev dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang dilaksanakan di Aula Pohohimbunga Bapelitbangda, Senin (04/05/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai perencanaan yang terukur, terarah, dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah maupun nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa kegiatan asistensi dan sinkronisasi ini merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Renja perangkat daerah bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan penjabaran operasional dari RPJMD. Ini yang nantinya menentukan kualitas RKPD dan menjadi dasar dalam penyusunan APBD,” tegas Sirajudin.
Ia menekankan bahwa melalui kegiatan ini, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memastikan setiap program benar-benar selaras dengan kebijakan daerah, sinkron dengan arah pembangunan nasional, serta memiliki indikator kinerja dan penganggaran yang jelas.
Lebih lanjut, Bupati menggarisbawahi sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, di antaranya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), keselarasan dengan RPJMD 2025–2029 terutama 17 program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah, dukungan terhadap program strategis nasional, serta konsistensi dengan hasil Musrenbang dan forum perangkat daerah.
Selain itu, kepatuhan terhadap sistem E-Dalev dalam SIPD juga menjadi aspek krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perencanaan.
“Ke depan, hanya program yang selaras, terukur, dan memberikan dampak nyata yang akan menjadi prioritas. Yang dinilai bukan hanya dokumen, tetapi keputusan yang diambil dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta Kasubag Program dan Pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. ***
Related posts
Latest Post
