Bupati Boltara Terima Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2025
Bupati Bolaang Mongondow Utara, Dr. Sirajudin Lasena, menerima dokumen rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Boltara, Selasa (21/04/2026). Acara tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah.TAJUK BOLMUT– Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Selasa (21/04/2026), menjadi panggung evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dalam agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, sejumlah catatan strategis disampaikan sebagai bahan perbaikan ke depan.
Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., yang hadir langsung dalam rapat tersebut menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat.
“LKPJ adalah media untuk menyampaikan secara objektif dan transparan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik selama tahun anggaran 2025,” ujar Bupati di hadapan sidang paripurna.
Ia juga menyambut baik berbagai rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD. Menurutnya, catatan tersebut menjadi bahan penting dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Boltara akan secara serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD melalui langkah-langkah konkret, baik dalam penyusunan program, perencanaan anggaran, maupun penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati memastikan bahwa setiap rekomendasi akan dijadikan pijakan dalam proses evaluasi internal serta pengambilan kebijakan ke depan. Hal ini dinilai penting untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, rapat paripurna ini juga mengisyaratkan bahwa DPRD tidak sekadar memberi apresiasi, melainkan menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja eksekutif. Rekomendasi yang disampaikan mencerminkan adanya sejumlah aspek yang perlu dibenahi secara serius.
Bupati pun mengakui bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pembangunan.
“Kami meyakini kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD adalah kekuatan utama. Ke depan, kerja sama yang harmonis ini harus terus ditingkatkan demi mewujudkan Boltara yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tambahnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Boltara, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Kepala BPS Boltara, perwakilan Bank SulutGo Boroko, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.(*)
Related posts
