Sekda Boltara Ajak Semua Pihak Bersinergi Sukseskan Reforma Agraria Demi Kepastian Hukum Tanah
TAJUK BOLMUT-Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai mematangkan langkah pelaksanaan program Reforma Agraria tahun 2026.
Hal itu ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Boltara yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah, dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, di Aula Pohohimbunga Bapelitbangda, Kamis (16/7/2026).
Rakor yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Boltara ini mengangkat tema “Mewujudkan Reforma Agraria yang Berkeadilan, Tertib Hukum, dan Berkelanjutan bagi Masyarakat.” Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menyusun program kerja sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi yang terlibat.
Dalam sambutannya, Sekda Jusnan mengatakan rapat koordinasi ini menjadi tahapan penting karena akan menentukan arah dan keberhasilan pelaksanaan GTRA sepanjang tahun 2026. Menurutnya, seluruh anggota gugus tugas harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing, sekaligus menyusun jadwal kerja serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi di lapangan.
Ia juga mengingatkan seluruh anggota GTRA agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Setiap tahapan kegiatan, kata dia, harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku, secara transparan, akuntabel, dan tanpa memihak kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Yang paling utama adalah kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Program reforma agraria harus benar-benar memberi manfaat bagi warga,” tegas Sekda.
Di akhir arahannya, Sekda meminta seluruh perangkat daerah terkait memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut, mulai dari penyediaan data, dukungan sumber daya manusia, anggaran, hingga fasilitas pendukung. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Boltara menempatkan program Reforma Agraria sebagai salah satu prioritas sehingga keberhasilannya menjadi tanggung jawab bersama.
Rakor ini turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Boltara, perwakilan Kejaksaan Negeri Boltara, Danramil Kaidipang, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, para kepala OPD, serta peserta dari berbagai instansi yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria.
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
