Cegah Krisis Sampah, Pemkab Sidoarjo Perkuat Penanganan dari Hulu Hingga Hilir

TAJUK SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tengah memperkuat upaya  penanganan  sampah  dari  hulu  hingga  hilir.  Upaya  itu  dilakukan  dengan melakukan pemetaan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang ada di berbagai wilayah.

Selain pemetaan, upaya penanganan sampah juga ditingkatkan dengan penguatan sistem pengelolaan berbasis digital, serta peningkatan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah krisis kapasitas Tempat  Pemrosesan Akhir  (TPA)  Griyo  Mulyo  Jabon  yang  diproyeksikan  hanya  mampu  menampung sampah hingga tujuh tahun  ke depan jika pola pengelolaan saat ini tidak segera dibenahi.

Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab  bersama   mulai  dari   pemerintah  daerah,   kecamatan,  desa,   RT,   hingga masyarakat.

Read Also

3 month ago

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih minta Seleksi Direksi Delta Tirta Harus Sesuai Aturan, Komisi harus Awasi Ketat

322 View Redaksi Tajuk.News

“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi saat audiensi dengan Tim DLHK terkait TPS3R di Opsroom, Senin (8/5/2026).

Ia menegaskan seluruh kebijakan penanganan sampah akan dipetakan berdasarkan kebutuhan di lapangan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Menurutnya,  langkah  pembenahan  harus  segera  dimulai  agar  persoalan sampah tidak semakin besar di masa mendatang.

“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.

Subandi juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk  memanfaatkan  sistem  dashboard  digital  dalam  pengelolaan  persampahan. Sistem  tersebut  akan  digunakan  untuk  memantau  kondisi  TPS  3R,   pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat retribusi yang dibayarkan masyarakat.

“Semua harus  menggunakan dashboard.  Nanti  akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya,” katanya.

Selain penguatan sistem digital, Pemkab Sidoarjo juga akan melakukan pemetaan terhadap seluruh TPS 3R yang ada untuk menentukan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penganggaran dalam upaya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di tingkat desa.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Sebanyak 534 ton  atau  59  persen  di  antaranya  masih  dibuang  langsung  ke  TPA  setiap  hari. Sementara  itu,  volume  sampah  tercampur  yang  masuk  ke  TPA  mencapai  77,24 persen.

Persoalan lain yang masih menjadi perhatian adalah praktik pembuangan sampah liar. Tercatat  sekitar  86,58  ton  atau  9,70  persen  sampah  harian  warga  masih  belum terkelola dengan baik dan dibuang di lokasi yang tidak semestinya.

Untuk   mengatasi   persoalan   tersebut,    Pemkab   Sidoarjo   menyiapkan   program peningkatan    fasilitas    TPS    3R.    Sebanyak    Rp4,02    miliar    disiapkan     untuk mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang telah berjalan baik. Selain itu, Rp14,12 miliar akan dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui   pengadaan   mesin    pemilah,   conveyor,    insinerator,   hingga    kendaraan operasional roda tiga.

Evaluasi yang dilakukan DLHK, dari total 210 TPS 3R yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 TPS 3R masih berkinerja rendah dan 25 TPS 3R lainnya tidak aktif. Padahal TPS 3R menjadi ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang saat ini melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga yang terlayani.

Dalam  mendukung  penegakan  aturan,  Subandi  juga   meminta   pemerintah  desa memperkuat  pengawasan  terhadap   praktik  pembuangan  sampah  sembarangan. Salah  satu  langkah  yang  akan  didorong  adalah  pemasangan  kamera  pengawas (CCTV) di titik-titik rawan pembuangan liar serta penerapan sanksi bagi pelanggar.

“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.  Setiap  desa  perlu  menyiapkan  CCTV  di  lokasi-lokasi   rawan  dan mekanisme penindakan akan kita siapkan,” ujarnya.

Melalui penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan  regulasi  di  tingkat  desa,  Pemkab  Sidoarjo  optimistis target mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan asri dapat tercapai sekaligus menghindarkan daerah dari ancaman krisis sampah di masa mendatang.

“Kita  ingin  mewujudkan  Sidoarjo  yang  asri.  Semua  pihak  harus  terlibat  karena persoalan sampah adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” tutupnya.(Ida)