Sirajudin Lasena Teguhkan Komitmen Membangun Boltara yang Transparan dan Maju
TAJUK BOLMUT-Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang modern kembali ditegaskan. Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, Selasa (12/05/2026).
Kehadiran Bupati Sirajudin Lasena dalam forum strategis tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Boltara dalam mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah dan ruang guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk menjalankan sembilan program strategis, di antaranya integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), percepatan pendaftaran tanah, integrasi layanan pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik, hingga percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Selain itu, program lain yang menjadi perhatian yakni sensus pertanahan berbasis geospasial, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah yang tertata dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Sirajudin Lasena juga turut menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang.
Langkah itu dinilai sebagai bentuk nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Boltara dalam menghadirkan birokrasi yang profesional, transparan, serta mampu memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta jajaran kepala pertanahan kabupaten/kota se-Sulut. (***)
Related posts
Latest Post
