Pemkab Boltara Komit Bangun Budaya Antikorupsi, Dimulai dari Dunia Pendidikan
TAJUK BOLMUT-Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan pendidikan karakter sejak usia dini. Hal ini terlihat saat Bupati Boltara yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hi. Abdul Mutoh Daeng Mulisa, S.Pd., M.M., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi secara virtual, bertempat di ruang kerja Bupati.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Akhmad Wiyagus, serta diikuti oleh pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam kesempatan itu, pemerintah pusat menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai langkah strategis membangun generasi yang berintegritas dan berkarakter kuat.
Dalam sambutannya, Wamendagri menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama penyelenggaraan pendidikan antikorupsi yang telah ditandatangani sejumlah kementerian dan lembaga negara pada April 2025 lalu.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi menjadi bagian penting dalam mendukung visi Astacita Presiden, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum dan birokrasi serta membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin perlu ditanamkan agar menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat,” ujar Wamendagri.
Pemerintah daerah juga diminta segera menyusun regulasi turunan, mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah, memperkuat pengawasan melalui inspektorat daerah, serta melaporkan implementasinya melalui platform milik KPK.
Mewakili Bupati Boltara, Hi. Abdul Mutoh Daeng Mulisa menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Boltara siap mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia menegaskan, pendidikan antikorupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan budaya anti korupsi sejak dini.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kajari Boltara atau yang mewakili, pimpinan OPD, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Boltara.
Related posts
Latest Post
