Kotamobagu Jajaki Kerja Sama Investor, Satu Kecamatan Direncanakan Miliki Mesin Pengolah Sampah

TAJUK KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mulai menjajaki kerja sama dengan investor untuk menghadirkan teknologi pengolahan sampah di setiap kecamatan. Skema ini disiapkan sebagai salah satu solusi mengatasi persoalan penumpukan sampah sekaligus mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA).

Rencana tersebut dibahas dalam rapat penanggulangan sampah yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Kotamobagu, Senin (9/11/2026).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Kotamobagu, Erwin Pasambuna, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut pihak investor menawarkan penggunaan mesin pengolah sampah dengan kapasitas bervariasi, mulai dari 5 hingga 20 ton per hari.

Read Also

4 day ago

Operasi Patuh Klabat Hari ke-10, Sat Lantas Polres Kotamobagu Jaring Puluhan Pelanggar

849 View Gian Limbanadi

Menurut Erwin, konsep yang sedang dijajaki adalah menempatkan satu unit mesin pengolah sampah di setiap kecamatan. Dengan demikian, sampah tidak seluruhnya harus diangkut ke TPA, tetapi dapat diproses terlebih dahulu di tingkat kecamatan.

“Kalau misalnya 20 ton di setiap titik kecamatan diolah menggunakan mesin, harus dipastikan bahwa 20 ton itu hari ini selesai diolah. Jangan sampai besok sampah baru datang, sementara sampah sebelumnya masih menumpuk,” jelas Erwin usai rapat.

Ia mengatakan, pemerintah daerah pada prinsipnya telah menyiapkan dukungan berupa lahan di masing-masing kecamatan. Namun, penentuan lokasi pengolahan harus memperhatikan sejumlah persyaratan teknis, terutama jarak dari kawasan permukiman.

Hal ini penting untuk menghindari potensi gangguan lingkungan, seperti bau tidak sedap maupun pencemaran yang dapat menimbulkan keberatan masyarakat.

Erwin menegaskan, keberadaan fasilitas pengolahan sampah tidak boleh justru menciptakan persoalan baru berupa penumpukan sampah di lokasi tersebut.

Karena itu, kemampuan mesin dalam mengolah sampah setiap hari menjadi salah satu aspek yang akan dikaji lebih lanjut bersama investor dan pihak teknis DLH.

Selain penggunaan teknologi, Erwin menekankan pentingnya perubahan pola pengelolaan sampah melalui pemilahan sejak dari sumbernya.

Menurutnya, masyarakat perlu membiasakan diri memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum dibuang agar proses pengolahan menjadi lebih efektif.

Gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga dinilai menjadi bagian penting dari rencana aksi penanggulangan sampah di Kotamobagu.

“Pemilahan sampah itu harus dimulai dari hulu, artinya dari rumah tangga. Karena itu, gerakan masyarakat untuk memilah sampah sangat penting,” ujarnya.

Di sisi lain, DLH Kotamobagu juga tengah melakukan pembenahan sistem pengelolaan TPA. Erwin mengungkapkan, pihaknya mulai mengarahkan pengelolaan kembali ke sistem sanitary landfill setelah sebelumnya menghadapi persoalan praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka.

Pembenahan dilakukan dengan membagi area pembuangan menjadi beberapa zona atau sel. Sampah yang masuk akan ditempatkan pada zona aktif, kemudian ditutup sebelum pengoperasian dialihkan ke zona berikutnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata kelola TPA sekaligus menekan dampak lingkungan dari penumpukan sampah.

Erwin mengakui, rencana menghadirkan mesin pengolah sampah di setiap kecamatan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Berdasarkan penjelasan awal investor, biaya pengolahan yang ditawarkan mencapai sekitar Rp600 ribu per ton.

Dengan estimasi produksi sampah Kotamobagu sekitar 60–70 ton per hari, kebutuhan pembiayaan harus dihitung secara matang agar tidak membebani anggaran daerah.

Pemkot Kotamobagu juga mempertimbangkan kemungkinan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra dalam pengelolaan dan pembiayaan operasional.

Skema tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut, termasuk mekanisme pembayaran agar tidak terjadi tumpang tindih pungutan kepada masyarakat.

“Ini masih pembahasan awal. Kita akan melanjutkan koordinasi dengan investor dan dinas teknis untuk melihat seperti apa bentuk kerja sama yang memungkinkan, termasuk kemungkinan melibatkan BUMDes,” ungkap Erwin.

Ia menambahkan, rencana tersebut belum menjadi keputusan final karena masih membutuhkan kajian teknis, perhitungan anggaran, penentuan lokasi, serta pembahasan mekanisme operasional.

Jika terealisasi, pengolahan sampah berbasis kecamatan diharapkan menjadi langkah baru Pemkot Kotamobagu dalam menangani persoalan persampahan secara lebih terintegrasi.

Tidak hanya mengandalkan pengangkutan menuju TPA, tetapi juga mendorong pengolahan langsung dari sumber sampah sehingga volume sampah yang berakhir di TPA dapat ditekan.(Yusuf)