Perkuat Pembangunan di Tengah Pengurangan TKD, Pemkab Sidoarjo Optimalkan Forum CSR
Audiensi bersama jajaran pejabat daerah, BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta, Senin (26/10/2026), di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa.(foto: Ida) TAJUK SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat tata kelola Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan melalui Forum CSR. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran.
Penguatan tersebut dibahas dalam audiensi bersama jajaran pejabat daerah, BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo, Senin (26/10/2026), di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa.
Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., mengatakan optimalisasi CSR menjadi semakin penting di tengah pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah perlu membuka alternatif pembiayaan di luar APBD agar program prioritas pembangunan tetap berjalan.
“Kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata Subandi.
Ia mengapresiasi perusahaan yang selama ini berpartisipasi dalam pembangunan Sidoarjo. Dengan jumlah perusahaan yang mencapai sekitar 6.000, potensi CSR dinilai dapat menjadi salah satu sumber dukungan untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dikelola secara bersama melalui mekanisme yang jelas. Forum CSR diharapkan menjadi pintu koordinasi dalam penyaluran dan pelaporan bantuan perusahaan sehingga program yang dijalankan tidak tumpang tindih.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi untuk Sidoarjo. Potensi ini harus kita kelola bersama agar program CSR benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Subandi juga menekankan pentingnya menyelaraskan program CSR dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah, khususnya di bidang infrastruktur. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) perlu diperkuat agar dukungan perusahaan dapat diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia turut mengusulkan skema pembagian dukungan pembangunan dengan komposisi 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR. Namun, skema tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan program serta kemampuan masing-masing pihak.
“Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Subandi menyoroti persoalan ketenagakerjaan, terutama upaya mengatasi pengangguran di Sidoarjo. Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha terus diperkuat agar masyarakat setempat memperoleh kesempatan kerja sesuai kebutuhan perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
“Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” katanya.
Pengelolaan CSR juga diharapkan mendukung penataan wilayah yang sejalan dengan rencana tata ruang dan masterplan daerah. Perencanaan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara terpadu agar pertumbuhan ekonomi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Subandi mengingatkan agar Forum CSR tidak berhenti sebagai wadah formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pusat koordinasi berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan.
“Dengan adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu supaya jelas arah dan manfaatnya,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Forum CSR, Herti, menyampaikan bahwa forum tersebut dibentuk untuk memperkuat peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Ia berharap keberadaan forum ini dapat mendorong tata kelola CSR yang lebih baik dan sesuai regulasi, sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah.
Menurutnya, CSR tidak semata-mata menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo.(Ida)
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
