Bupati dan Wabup Boltara Bersama DPRD Sepakati Arah Anggaran 2027
TAJUK BOLMUT- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bersama DPRD Boltara resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Boltara yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD, Selasa (11/8/2026).
Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., hadir bersama Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP. Keduanya ikut menyaksikan proses penandatanganan bersama pimpinan DPRD Boltara.
Agenda ini merupakan tindak lanjut setelah pembahasan KUA-PPAS 2027 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selesai dilakukan. Pembahasan tersebut juga telah melalui hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Boltara.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bersama-sama membahas arah kebijakan anggaran tahun 2027.
Menurutnya, KUA-PPAS bukan hanya sebatas dokumen anggaran, tetapi menjadi dasar dalam penyusunan APBD sekaligus bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Belanja APBD harus tepat sasaran. Program pro rakyat kita kedepankan agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat Boltara,” ujar Sirajudin.
Untuk tahun 2027, pembangunan daerah mengusung tema “Akselerasi Pemerataan, Kewirausahaan, Kenyamanan, dan Tata Kelola.”
Fokusnya diarahkan pada pengurangan kesenjangan pembangunan, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi program daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga anggaran yang tersedia bisa digunakan secara efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita ingin anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan Boltara,” tegasnya.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS ini, tahapan penyusunan APBD Kabupaten Boltara Tahun Anggaran 2027 selanjutnya dapat dilanjutkan sesuai ketentuan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, instansi vertikal, staf ahli Bupati, para asisten Setda, pimpinan OPD, staf ahli fraksi serta tamu undangan lainnya.
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
