Perkuat Program Perumahan, Plt Bupati Bolmut Bahas Pendampingan Hukum Bersama Kejati Sulut
TAJUK BOLMUT – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) terus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan bagi masyarakat.
Hal itu terlihat saat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolmut, Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri rapat bersama Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I.
Rapat yang berlangsung di Lantai 4 Kantor Kejati Sulut tersebut membahas pendampingan hukum atau Legal Assistance bagi BP3KP Sulawesi I dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.
Pertemuan dipimpin Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sulut, Andi Usama Harun, S.H., M.H., dan dihadiri Kepala BP3KP Sulawesi I, Eripka Ansela Surira, S.T., M.T., bersama sejumlah kepala daerah serta kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) se-Sulawesi Utara.
Aditya mengatakan, pendampingan hukum ini penting agar pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga tetap berada dalam koridor hukum.
“Rapat ini berfokus pada penguatan tata kelola pembangunan perumahan rakyat agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Aditya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, Kejati Sulut dan BP3KP Sulawesi I diperlukan untuk memastikan setiap tahapan program pembangunan perumahan dilaksanakan secara tertib dan sesuai aturan.
Ia berharap, pendampingan tersebut dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan program sekaligus mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang layak dan aman bagi masyarakat Bolmut.
“Melalui pendampingan hukum dari Kejati Sulut dan koordinasi intensif bersama BP3KP Sulawesi I, Pemda Bolmut optimistis dapat menghadirkan kawasan permukiman yang layak, aman, dan tertib hukum bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Aditya juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi. Menurutnya, kerja sama pemerintah daerah, kejaksaan dan instansi teknis menjadi kunci agar program perumahan dapat dilaksanakan secara terarah dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
