Demi Keberlanjutan Pelayanan Publik, Plt. Bupati Bolmong Utara Koordinasi Langsung Dengan Kemendagri
TAJUK BOLMUT-Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terus berupaya mencari solusi terkait kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Upaya tersebut dilakukan Plt. Bupati Boltara, Mohammad Aditya Pontoh, S.IP, melalui audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.S., Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Aditya didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda, Kepala BPKAD, Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Hukum, serta Kepala Bidang Anggaran.
Sejumlah hal penting dibahas, terutama kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah serta mekanisme pembiayaan PPPK, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Menurut Aditya, koordinasi dengan pemerintah pusat sangat diperlukan karena kebijakan TKD dan pembiayaan PPPK berpengaruh langsung terhadap kemampuan keuangan daerah serta keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui pertemuan ini, kami berharap dapat memperoleh solusi dan kejelasan terkait kebijakan transfer ke daerah serta skema pembiayaan PPPK. Hal ini penting agar perencanaan dan penganggaran daerah dapat disusun secara tepat,” ujar Aditya.
Ia berharap hasil audiensi tersebut dapat menjadi bahan bagi Pemkab Boltara dalam menyusun kebijakan anggaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan pemerintah pusat.
Pemkab Boltara pun terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi, sekaligus menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
(Yogi/Advetorial)
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
