Tekan Inflasi, Pemprov Sulut Perkuat Pengendalian Harga dan Pasokan Pangan
Jemmy Ringkuangan TAJUKSULUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), bergerak cepat merespons lonjakan inflasi yang mencapai 8,07 persen year-on-year (yoy) pada Oktober 2026. Angka tersebut jauh di atas inflasi nasional 3,23 persen.
Secara bulanan, inflasi Sulut tercatat 0,57 persen month-to-month (mtm), dengan inflasi tahun kalender (ytd) mencapai 7,96 persen, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Komoditas pangan menjadi pemicu utama. Tomat, cabai merah, cabai rawit, daun bawang, dan beras mengalami kenaikan signifikan. Penyebabnya yakni penurunan produksi, cuaca panas berkepanjangan, serta distribusi pangan yang belum optimal.
Menindaklanjuti hal itu, Pemprov Sulut melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat koordinasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, Bulog, dan seluruh stakeholder.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulut, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si., menegaskan, bahwa pengendalian inflasi tidak bisa ditunda.
Menurutnya, Pemprov harus mampu melakukan deteksi dini terhadap gejolak harga, bukan hanya bereaksi saat harga sudah melambung.
“Pemerintah tidak boleh hanya bereaksi ketika harga sudah tinggi. Kita harus mampu mendeteksi sejak dini potensi kenaikan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan segera melakukan intervensi pada komoditas maupun wilayah yang mengalami tekanan harga,” tegas Jemmy.
Ia menjelaskan, ada lima langkah strategis yang akan diperkuat Pemprov Sulut:
1. Stabilisasi Harga:
Menggelar Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar terarah, terutama untuk komoditas penyumbang inflasi tertinggi.
2. Penguatan Pasokan dan Distribusi:
Mendorong kerja sama antardaerah dengan sentra produksi dan memastikan stok pangan tersedia di pasar.
3. Peningkatan Produksi Lokal:
Melakukan pemetaan sentra produksi, menyalurkan bantuan benih dan saprotan, serta pendampingan petani dan pengendalian hama.
4. Optimalisasi Peran Bulog dan BUMD:
Memperkuat cadangan pangan pemerintah, penyaluran beras SPHP, dan penyerapan hasil petani lokal.
5. Penguatan Pengawasan dan Koordinasi TPID:
Pemantauan harga dan stok harian, evaluasi mingguan, serta respons cepat terhadap kelangkaan dan lonjakan harga tidak wajar.
Jemmy juga mengingatkan pentingnya antisipasi lonjakan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kita juga harus menjaga agar petani memperoleh harga yang layak. Karena itu, keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Pemprov Sulut juga memastikan akan menjalankan strategi 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Prinsipnya, pemerintah harus hadir memastikan pangan tersedia, distribusi lancar, dan harga terjangkau. Kita bekerja bersama untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian Sulawesi Utara,” tutup Jemmy Ringkuangan.***
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
