Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Bupati Sirajudin Fokus Benahi Manajemen Aset Daerah
TAJUK BOLMUT – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev. menegaskan pentingnya pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu disampaikan Bupati saat membuka sekaligus memimpin Rapat Konsolidasi Audit Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Manajemen Aset oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), di Lantai III Kantor Bupati Boltara, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas rencana pelaksanaan Audit Kinerja Pendahuluan oleh BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara terkait efektivitas manajemen aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltara untuk tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026.
Dalam arahannya, Sirajudin mengatakan, pengelolaan aset bukan sekadar soal pencatatan barang milik daerah. Lebih dari itu, manajemen aset menjadi salah satu bagian penting dalam melihat sejauh mana tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.
Karena itu, Bupati meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar serius mendukung proses audit yang dilakukan BPK.
“Data dan informasi yang disampaikan harus benar, lengkap dan tepat waktu. Jangan sampai ada data yang berbeda-beda atau terlambat disampaikan,” tegasnya.
Menurutnya, keterbukaan dan ketertiban dalam menyampaikan data akan membantu proses pemeriksaan sekaligus memastikan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai aturan.
Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak mengabaikan hasil pemeriksaan sebelumnya. Setiap catatan dan rekomendasi dari pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti sehingga persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun.
“Apa yang menjadi catatan pemeriksaan sebelumnya harus diselesaikan. Jangan sampai persoalan yang sama kembali menjadi temuan di tahun berikutnya,” ujarnya.
Selain membahas persiapan Audit Kinerja Pendahuluan BPK-RI, rapat tersebut juga membahas sejumlah agenda penting lainnya, yakni evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRHP) LK Tahun 2025 serta evaluasi implementasi e-TPP dan Sistem Informasi Disiplin Kehadiran (Sidak) ASN.
Rapat dihadiri Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, seluruh Kepala OPD, para Kepala Bagian, Direktur Utama RSUD dan RS Pratama Bintauna, serta para Camat se-Kabupaten Boltara.
Melalui rapat konsolidasi ini, Pemkab Boltara diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, terutama dalam memastikan pengelolaan aset dan administrasi pemerintahan berjalan tertib, transparan dan akuntabel.
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
