Sirajudin Lasena Gaspol BSPS 2026, 537 Rumah untuk Warga Miskin Digenjot
Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati TAJUK BOLMUT- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai mematangkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026. Hal ini ditandai dengan dibukanya secara resmi rapat koordinasi oleh Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, Rabu (15/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati tersebut menjadi langkah awal dalam memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin Lasena menyampaikan bahwa pelaksanaan BSPS merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat, khususnya yang disampaikan dalam Musrenbang tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari prioritas Presiden Republik Indonesia yang harus mendapat perhatian serius di semua tingkatan pemerintahan.
“Program BSPS ini adalah program strategis nasional, sehingga menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah, kecamatan, hingga pemerintah desa lokasi pelaksanaan,” ujarnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapatkan alokasi sebanyak 537 unit rumah BSPS yang bersumber dari APBN, berdasarkan arahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.
Menurutnya, jika program ini dikelola dengan baik, maka tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Program BSPS sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, baik melalui rehabilitasi maupun pembangunan baru. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mempercepat penurunan angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Boltara.
Lebih lanjut, Bupati berharap melalui rapat koordinasi ini seluruh pihak dapat menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan penggunaan data yang akurat agar program berjalan tepat sasaran.
“Dengan koordinasi yang baik dan data yang valid, kita bisa menghindari kesalahpahaman di masyarakat dan memastikan program ini berjalan maksimal,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala BPS Boltara, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta para Sangadi se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (**)
Related posts
