x

Inflasi Kotamobagu Tembus 7,05 Persen, Wali Kota Weny Gaib Perkuat Langkah Hadapi Nataru

4 minutes reading
Tuesday, 17 Nov 2026 20:01 303 View Redaksi Tajuk.News

TAJUK KOTAMOBAGU – Tingginya angka inflasi di Kota Kotamobagu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dengan inflasi tahunan mencapai 7,05 persen pada Oktober 2026, pemerintah daerah mulai memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok.

Persoalan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dibuka langsung Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Darmawan T.B. Hutabarat, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah, serta perwakilan media.

Dalam sambutannya, Weny menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar persoalan menjaga angka statistik, melainkan berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kenaikan harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok, dapat menggerus daya beli masyarakat sekaligus memengaruhi aktivitas dunia usaha.

Karena itu, ia meminta TPID meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan harga di pasar, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengidentifikasi potensi gangguan pasokan sebelum berdampak pada kenaikan harga.

Weny juga berharap pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera dijalankan oleh seluruh perangkat daerah dan instansi terkait.

“Pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang terukur, koordinasi yang kuat, serta respons cepat terhadap setiap perubahan harga dan ketersediaan pasokan di lapangan,” demikian penegasan Wali Kota dalam arahannya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, Darmawan T.B. Hutabarat, mengingatkan bahwa kondisi inflasi Kotamobagu membutuhkan perhatian serius. Terlebih, tekanan harga diperkirakan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru, dengan risiko tambahan akibat potensi fenomena El Niño.

Berdasarkan data yang dipaparkan BI, inflasi Kotamobagu pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,37 persen secara bulanan (month to month), 7,20 persen secara tahun kalender (year to date), dan 7,05 persen secara tahunan (year on year).

Angka tersebut jauh melampaui sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Sejumlah komoditas pangan menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Cabai rawit memberikan andil inflasi sebesar 0,20 persen, disusul tomat sebesar 0,18 persen dan lemon sebesar 0,08 persen.

Di sisi lain, komoditas beras dan sejumlah jenis ikan, termasuk cakalang serta malalugis, tercatat membantu menahan laju inflasi.

Darmawan juga mengungkapkan bahwa persoalan kenaikan harga pangan di Kotamobagu memiliki pola berulang. Dalam dua tahun terakhir, cabai rawit tercatat 13 kali menjadi penyumbang inflasi, beras 12 kali, tomat 10 kali, dan daun bawang sembilan kali.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan inflasi pangan tidak cukup diatasi dengan operasi pasar atau intervensi sesaat ketika harga sudah melonjak. Diperlukan strategi yang lebih berkelanjutan, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan.

Menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru, BI mendorong Pemkot Kotamobagu meningkatkan pengawasan terhadap komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi, khususnya cabai rawit, tomat, dan bawang merah.

Potensi gangguan pasokan akibat kondisi cuaca juga diminta untuk diantisipasi sejak dini. Bahkan, dalam paparan perkembangan harga pangan strategis per 13 November 2026, BI menyoroti tingginya harga cabai rawit, cabai merah, dan tomat yang membutuhkan perhatian serta langkah pengendalian segera.

Melalui HLM tersebut, Pemkot Kotamobagu bersama BI dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu membangun langkah bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi, menjaga pasokan bahan pangan, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang akhir tahun.

Selain membahas pengendalian inflasi, pertemuan tersebut turut mengevaluasi percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD.

Upaya ini menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah dalam mendorong transparansi tata kelola keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan tantangan inflasi yang masih tinggi, efektivitas koordinasi dan langkah nyata di lapangan akan menjadi penentu kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru.(Ucup)

LAINNYA
x