Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., saat menghadiri Sidang Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 yang digelar di Kota Medan, Kamis (2/7/2026).(foto: Kominfo) Forum nasional tersebut menjadi momentum penting bagi para kepala daerah untuk menyatukan visi sekaligus menyampaikan berbagai rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat demi mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam sidang pleno tersebut, Wali Kota Bitung hadir sebagai peserta dari APEKSI Komisariat Wilayah (Komwil) VI yang menaungi 17 pemerintah kota di kawasan Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Keikutsertaan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bitung dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bitung, Christ Emor, menjelaskan bahwa Komwil VI membawa sejumlah rekomendasi strategis yang diarahkan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antara kawasan timur dan wilayah lainnya di Indonesia.
“Komwil VI membawa sejumlah rekomendasi yang berfokus pada percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia agar mampu tumbuh sejajar dengan wilayah lainnya. Usulan tersebut meliputi percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, pemerataan elektrifikasi dan layanan dasar masyarakat, penguatan pendidikan vokasi yang inklusif, pengelolaan sampah di kawasan perairan, hingga pengembangan ekonomi lokal melalui Program TEKAD,” ujar Christ Emor.
Selain membahas isu-isu kewilayahan, Rakernas APEKSI XVIII juga menghasilkan sejumlah rekomendasi nasional yang dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Beberapa poin utama yang disepakati meliputi penguatan kapasitas fiskal daerah, percepatan transformasi digital pemerintahan, penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), percepatan pembangunan infrastruktur nasional, penguatan pelaksanaan program strategis nasional, pembangunan ekonomi lokal yang inklusif, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, hingga penguatan tata ruang dan kerja sama antardaerah.
Rakernas APEKSI 2026 sendiri menghasilkan puluhan rekomendasi yang dirumuskan melalui enam komisariat wilayah, delapan agenda nasional, serta berbagai isu strategis yang dihadapi pemerintah kota di seluruh Indonesia.
Seluruh rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang berpihak pada penguatan otonomi daerah dan percepatan pembangunan perkotaan.
Partisipasi aktif Wali Kota Hengky Honandar dalam forum tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Bitung dalam membangun sinergi dengan pemerintah kota lainnya. Melalui semangat kolaborasi yang diusung APEKSI, Kota Bitung berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata, sehingga pembangunan di kawasan timur Indonesia semakin merata, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Ramlan)