Sensus Ekonomi 2026 Dorong Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Berbasis Data
Apel pelepasan petugas sensus ekonomi 2026 yang digelar di Fave Hotel Sidoarjo, Rabu malam (10/6/2026).(foto: Ida) TAJUK SIDOARJO – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara langsung dari rumah ke rumah (door to door) mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan memotret kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh dengan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah maupun lokasi usaha masyarakat untuk mencatat berbagai informasi penting yang dibutuhkan dalam penyusunan data ekonomi nasional dan daerah.
Dukungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ditegaskan dalam apel pelepasan petugas sensus yang digelar di Fave Hotel Sidoarjo, Rabu malam (10/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Bahrul Amig, yang mewakili Bupati Sidoarjo, Subandi.
Sehari setelahnya, Kamis (11/6/2026), media online Tajuk.news melakukan wawancara langsung dengan Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo, Bagyo Trilaksono, di kantornya usai memimpin rapat rutin.
Dalam keterangannya, Bagyo menjelaskan bahwa sebanyak 1.452 petugas lapangan telah disiapkan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.
“Petugas akan disebar di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Rata-rata sekitar 100 petugas ditempatkan di setiap kecamatan, namun jumlahnya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing,” ujarnya.
Menurut Bagyo, ribuan petugas tersebut berasal dari berbagai latar belakang masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, generasi muda hingga berbagai profesi lainnya. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui pendaftaran online yang diselenggarakan oleh BPS.
“Persyaratan menjadi petugas minimal lulusan SMA atau sederajat, memiliki telepon genggam Android karena seluruh pendataan menggunakan aplikasi digital, serta kapasitas RAM minimal 4 GB agar aplikasi dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, jumlah petugas yang ditempatkan di setiap kecamatan tidak sama. Semakin besar jumlah penduduk dan aktivitas usaha di suatu wilayah, maka semakin banyak pula petugas yang ditugaskan.
Menariknya, seluruh pembiayaan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tersebut sepenuhnya berasal dari anggaran BPS pusat.
“Pendanaannya murni dari BPS Nasional, sehingga tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo,” tegas Bagyo.
Terkait manfaat sensus terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah daerah, Bagyo menjelaskan bahwa tugas utama BPS adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang akurat kepada pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Tugas kami mengumpulkan data dari masyarakat, kemudian mengolah dan menyajikannya menjadi informasi yang bisa digunakan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan,” katanya.
Ia menjelaskan, koordinasi penyampaian data kepada pemerintah daerah dilakukan secara berkala, baik melalui sistem daring maupun forum-forum resmi yang melibatkan pemerintah daerah.
Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi Kabupaten Sidoarjo saat ini perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satunya adalah laju pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2025 hanya mencapai sekitar 5,6 persen, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 6 persen.
Selain itu, sektor transportasi juga menunjukkan tren penurunan, terutama dalam penggunaan transportasi umum oleh masyarakat.
“Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi dan kebijakan yang tepat agar target pembangunan ekonomi dapat tercapai,” ujarnya.
Bagyo berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang benar saat pendataan berlangsung.
Menurutnya, meskipun masyarakat tidak memperoleh manfaat langsung secara materi dari pelaksanaan sensus, data yang dihasilkan akan menjadi gambaran kontribusi sektor usaha terhadap perekonomian Kabupaten Sidoarjo.
“Masyarakat dapat mengetahui bahwa usahanya turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. BPS memang tidak memberikan bantuan atau program secara langsung, tetapi menyajikan data yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat dan komprehensif sebagai pijakan pembangunan daerah ke depan. BPS pun menegaskan bahwa data statistik tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka semata, melainkan harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan nyata pemerintah.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan terus mengarahkan pembangunan sosial ekonomi pada penguatan sektor usaha, peningkatan investasi, serta perluasan lapangan kerja guna menekan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.(Ida/Adv)
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
