Sekprov Tahlis Wajibkan Diklat ASN Berdampak Nyata
TAJUKSULUT – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut), Tahlis Gallang, menegaskan, bahwa setiap program pendidikan dan pelatihan (Diklat) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, wajib berdampak pada masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.
Hal tersebut disampaikan Sekprov Tahlis Gallang saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi ASN yang digelar BPSDM Provinsi Sulut, di Gedung Integritas, Manado, Rabu 10 Juni 2026.
Tahlis juga menekankan, bahwa indeks kompetensi ASN tidak cukup hanya tercatat di atas kertas. Peningkatan kapasitas harus membuahkan mutu pelayanan riil di lapangan.
“Pengembangan kompetensi adalah kewajiban konstitusional. Namun, manfaat nyata bagi masyarakat Sulut jauh lebih utama,” ujarnya.
Ditambahkan, investasi anggaran daerah untuk diklat harus kembali dalam bentuk efisiensi birokrasi. Indikator keberhasilan diukur dari kecepatan dan akurasi pelaksanaan program pembangunan.
“Tidak ada gunanya kompetensi teoritis tanpa kontribusi nyata bagi perbaikan hajat hidup masyarakat,” tegasnya.
Kebijakan 2026 menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. ASN dituntut adaptif menghadapi tantangan ekonomi dan digitalisasi, sekaligus bersih dari praktek pungli.
Rakor ini mempertemukan pejabat eselon II Pemprov Sulut, Sekda Kabupaten/kota serta kepala BKD dan instansi pengelola SDM. Sinkronisasi kebijakan diharapkan mengikis ketimpangan kualitas pelayanan publik antar daerah.
Melalui koordinasi satu pintu di bawah BPSDM, kebutuhan diklat akan disesuaikan dengan potensi unggulan daerah, seperti pariwisata, pertanian dan pelayanan digital terpadu.***
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
