Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius SelvanusTAJUKSULUT – Di tengah suasana penuh keberkahan bulan suci Ramadhan, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, membawa kabar bahagia bagi segenap aparatur negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Tepat pada Jumat 13 Maret 2026, Gubernur Yulius secara resmi memerintahkan percepatan realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh ASN di Bumi Nyiur Melambai.
Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut amanat Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.
Sebagai payung hukum di daerah, Gubernur juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 5 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun 2026.
Kebijakan ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung kesejahteraan keluarga para abdi negara menjelang hari kemenangan.
Sebanyak 16.949 orang akan menerima manfaat langsung dari kebijakan ini. Angka tersebut mencakup 8.492 orang PNS, 8.184 orang PPPK, hingga 273 orang PPPK Paruh Waktu.
Dengan total alokasi anggaran mencapai Rp67,2 Miliar, Pemerintah Provinsi berharap dana ini dapat menjadi “napas segar” bagi ketahanan ekonomi keluarga para ASN.
Namun, di balik angka-angka tersebut, Gubernur Yulius menyertipkan pesan yang mendalam dan menyentuh hati.
Beliau mengingatkan bahwa THR bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan amanah yang harus dikelola dengan bijak.
Ia pun mengimbau agar dana ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendasar keluarga dan persiapan hari raya, serta menjauhi gaya hidup flexing atau hura-hura yang tidak bermanfaat.
“Setiap rupiah belanja daerah yang disalurkan, termasuk THR bagi ASN, haruslah berdampak dan bermanfaat nyata. Gunakanlah untuk hal-hal yang esensial. Mari kita rayakan kemenangan dengan kesederhanaan yang bermartabat, bukan dengan kemewahan yang semu,” pesan Gubernur Yulius dengan penuh penekanan.
Melalui instruksi ini, Gubernur Yulius juga berharap kebahagiaan para ASN dapat terpancar dalam kualitas pelayanan publik yang semakin baik.
Menurutnya, kesejahteraan aparatur adalah fondasi utama agar mesin pembangunan di Sulut dapat bergerak lebih cepat dan lebih kuat demi melayani seluruh lapisan masyarakat.***