Bupati Sidoarjo Lantik 260 Pejabat, Tekankan Integritas dan Kolaborasi
Bupati Sidoarjo Subandi saat melantik 260 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (10/1/2026).(foto: Ida)TAJUK SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 260 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (10/1/2026). Pelantikan berlangsung khidmat di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo dan menjadi momentum penting penguatan birokrasi daerah.
Ratusan pejabat yang dilantik berasal dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pejabat rumah sakit daerah.
Rinciannya, sebanyak 13 orang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II), 83 orang jabatan administrator (eselon III), 146 orang jabatan pengawas (eselon IV), serta 18 pejabat dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari strategi penguatan kinerja birokrasi guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
“Pelantikan ini adalah amanah. Bekerjalah dengan integritas dan jadikan kepentingan publik sebagai asas utama dalam setiap pengambilan keputusan,” tegas Subandi.
Dia juga mendorong para pejabat yang dilantik untuk memanfaatkan konektivitas dan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan keputusan.
“Manfaatkan konektivitas dan teknologi untuk mempercepat layanan, minimal meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Tunjukkan kinerja yang baik,” pesannya.
Lebih lanjut, Subandi menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, tidak boleh ada sekat-sekat kepentingan yang menghambat kerja bersama demi percepatan pembangunan Sidoarjo.
“Tidak boleh ada kotak-kotak. Loyalitas itu penting. Kita titipkan percepatan pembangunan Sidoarjo melalui kolaborasi dan kerja keras bersama,” ujarnya.
Selain itu, Bupati mengingatkan seluruh pejabat agar senantiasa menjalankan peran utama sebagai pelayan publik, memastikan seluruh program dan kegiatan OPD berjalan tepat waktu, serta menjaga pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Dia juga menambahkan visi dan misi pembangunan daerah harus dipahami secara jelas dan diwujudkan melalui kerja nyata di semua lini pemerintahan.
“Visi misi harus jelas dan diwujudkan dengan kerja nyata, mulai dari pelayanan di desa hingga kabupaten,” tutupnya.(Ida)
Related posts
Latest Post
