Lindungi Petani dan Buruh Tani Tembakau, Disnaker Blitar Jalin Kemitraan dengan BPJS
Inisiatif ini diresmikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Blitar tentang bantuan iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau, buruh tani tembakau dan atau anggota masyarakat lainnya Yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun anggaran 2025.
Langkah Disnaker Kabupaten Blitar ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kesejahteraan para pekerja. Setiap pekerja akan didaftarkan dengan iuran sebesar Rp 16.800 per bulan, yang sepenuhnya didanai oleh DBHCHT.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tavip Wiyono menjelaskan bahwa program ini adalah wujud nyata dari perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan jaminan sosial kepada petani-buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya.
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani-buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya ini sesuai dengan Visi Misi bapak Bupati dan Wakil Bupati Blitar. Kami ingin memastikan bahwa para pekerja khususnya petani-buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya di Kabupaten Blitar merasa terlindungi dan dihargai,” kata dia, Selasa (25/3/2025).
Menurutnya, mereka adalah tulang punggung ekonomi dan sudah seharusnya kita memberikan perlindungan yang layak bagi mereka.
“Pada tahun 2023 dan 2024 kita sudah memberikan perlindungan bagi para petani-buruh tani tembakau, untuk tahun 2025 ini Pemkab Blitar memberikan perlindungan 6.043 Pekerja dengan kepesertaan selama 9 Bulan April hingga Desember 2025. Nantinya akan diberikan kepada petani tembakau, buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainya,” tambahnya.
Terpisah Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Eris Aprianto menjelaskan, kerjasama ini terkait penyediaan bantuan iuran kepesertaan program jaminan sosial pada sektor informal (Bukan Penerima Upah).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Blitar. Pada hari ini kita menandatangani PKS antar BPJS Ketenagakerjaan Blitar dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar,” katanya.
Bantuan Iuran kepesertaan ini dialokasikan dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Blitar.
“Dengan pendanaan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), para pekerja ini akan didaftarkan dalam 2 dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” ungkap Eris.
Eris juga mengapresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Blitar, Pak Bupati, Wakil Bupati beserta Jajaran atas komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada petani-buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya di Kabupaten Blitar.
“Dengan adanya jaminan sosial ini, para pekerja nantinya dapat bekerja dengan lebih tenang. Ketika terjadi kecelakaan kerja, biaya pengobatan akan ditanggung hingga sembuh dan jika ada peserta yang meninggal dunia, keluarganya akan menerima jaminan kematian sesuai ketentuan Permenaker 1 tahun 2025,” terangnya.(Adv)
