Wali Kota Blitar Bantah Larangan Kepala OPD Berkomunikasi dengan Media
TAJUK BLITAR KOTA – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, membantah keras telah mengeluarkan instruksi atau arahan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghindari komunikasi dengan media massa.
Isu pelarangan tersebut belakangan tengah mencuat di kalangan awak media setempat.
Wali Kota Syauqul Muhibbin menegaskan, bahwa informasi mengenai pelarangan tersebut hanyalah misinterpretasi.
“Sebenarnya itu hanya isu. Kalau saya tidak pernah melarang seperti itu, dan tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, supaya terkait dengan kebijakan, terkait dengan apapun dan dilarang oleh pemerintah supaya bisa sosialisasi,” tegas Mas Wali, sapaan akrab Wali Kota Blitar, dalam wawancara seusai acara Gathering Insan Media Blitar Raya, di Gedung Kusumo Wicitro, Jumat (21/3/2025).
Lebih lanjut Mas Wali menjelaskan, mungkin terdapat kesalahpahaman di kalangan kepala dinas.
Ia mengakui ada batasan informasi tertentu yang perlu diperhatikan, terutama terkait kebijakan strategis dan program yang berpotensi disalahgunakan atau diputarbalikkan.
“Mungkin kepala dinas salah menangkap bahasa dan omongan saya, maksudnya ada hal-hal yang hanya bisa disampaikan oleh pimpinan daerah terkait kebijakan strategis dan program ‘rawan’ diputarbalikkan, dan itu tidak boleh disampaikan oleh kepala dinas,” ujarnya.
Syauqul Muhibbin menekankan kembali, bahwa tidak ada instruksi resmi untuk membatasi komunikasi kepala OPD dengan media.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik tetap menjadi prioritas, kecuali untuk informasi yang memang bersifat sensitif dan memerlukan penanganan khusus.
“Jadi sekali lagi itu hanya perasaan orang-orang. Saya tegaskan tidak ada perintah larangan untuk tidak sosialisasi dan membatasi komunikasi kepala OPD dengan media,” tutup Mas ibin.(Adv)
