TAJUKSULUT – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) baru mencapai 66 persen hingga pada pertengahan bulan Oktober 2025.
Ini lantaran, realiasi anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulut masih rendah. Padahal, siswa waktu tinggal dua bulan lagi.
Meski demikian, Pemprov Sulut tetap optimis serapan anggaran akan meningkat pada akhir tahun ini.
“Tentu kita optimis dan yakin hingga akhir tahun penyerapan bisa menembus kisaran 90 persen,” ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, kepada sejumlah wartawan, Kamis 16 Oktober 2025.
Untuk mencapai target itu, Sekprov memberikan ultimatum kepada seluruh OPD untuk bekerja cepat, namun diingatkan tetap sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
“Hasil Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) menjadi perhatian gubernur dan wakil gubernur, untuk mempercepat serapan anggaran dengan melihat akuntabilitas pengelolaan keuangan,” jelas Sekprov.
Sekprov merinci untuk realisasi serapan APBD 2025 per 10 Oktober berada pada posisi 66 persen. Sedangkan, total asumsi pendapatan tahun ini mencapai Rp3,8 Triliun. Sementara untuk realisasinya yang dibelanjakan baru 54- 55 persen.
Pendapatan ditargetkan Rp3.789.780.953.160, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) targetnya Rp1.512.985.180.160 (realisasi 66,63 persen atau Rp1.008.148.551.501).
Target Pajak Daerah Rp1.143.261.370.444 (realisasi Rp774.788.368.947), Retribusi Daerah Rp248.879.815.140 (realisasi Rp148.846.759.299).
Sementara, untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan targetnya Rp71.294.004.424 (realisasi Rp71.294.004.424), Lain-lain PAD yang Sah target Rp49.549.990.152 (realisasi Rp13.219.418.831).
Kemudian,target Pendapatan Transfer Rp2.275.920.773.000 realisasinya sampai dengan 10 Oktober 2025
Rp1.529.839.025.077 (67,22 persen).
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Objek: Pendapatan Hibah) Target Rp. 875.000.000, Realisasi sampai dengan 10 Oktober 2025 Rp631.376.000 (72,16 persen)
Sedangkan untuk Belanja Daerah Total Anggaran: Rp3.635.982.939.686 realisasinya 54,48% atau Rp1.981.038.263.115.
“Masih ada uang kas daerah yang belum di belanjakan oleh beberapa OPD yang capaiannya masih di bawah, seperti Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Biasanya ajukan proyek fisik atau kontraktual sudah 100 persen baru ditagih, dimana sebelumnya diberikan uang muka,” jelas TG sapaan akrab Sekprov Sulut ini. (Yan)
Berikut Lima Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dengan realisasi anggaran tertinggi:
1. Badan Penghubung Daerah Sulut 72 persen
2. Dinas Kehutanan Daerah Sulut 70 persen
3. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Sulut 69 persen
4. Dinas Kesehatan Daerah 68 persen
5. Dinas Lingkungan Hidup Daerah 67 persen
Lima Perangkat Daerah dengan serapan terendah:
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Sulut 47,56 persen
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Sulut 47,23 persen
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sulut 45,34 persen
4. Dinas Perumahan dan Pemukiman Daerah Sulut 40 persen
5. Dinas Kebudayaan Daerah Sulut 22 persen.
