PEJALAN Gelar Diskusi Publik, Kupas Manfaat BUMDes dari Berbagai Sudut Pandang
TAJUK BANGKALAN – Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (PEJALAN) menggelar Diskusi Publik Bareng dengan tema “Membedah Manfaat BUMDes di Bangkalan dari Berbagai Sudut Pandang” pada Selasa malam, 28 Oktober, di King Bowl, Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman publik tentang peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pilar ekonomi masyarakat desa.
Diskusi yang dikemas santai namun berbobot ini berlangsung interaktif, menghadirkan berbagai unsur penting lintas sektor.
Turut hadir perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kalangan advokat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, serta perwakilan organisasi kepemudaan seperti HMI dan GMNI, juga para jurnalis lokal.
Sementara itu, perwakilan dari Polres Bangkalan yang semula dijadwalkan turut hadir untuk membahas manfaat BUMDes dari sisi pencegahan dan penegakan hukum, berhalangan hadir karena adanya agenda lain.
Meski demikian, jalannya diskusi tetap berlangsung lancar dan menghasilkan sejumlah rekomendasi penting bagi penguatan tata kelola BUMDes di Bangkalan.
Supriadi, M.I.Kom., jurnalis senior Kabupaten Bangkalan, tampil sebagai narasumber utama dengan materi bertajuk “Mengulas dari Sisi Media: Transparansi, Opini Publik, dan Peran Kontrol Sosial dalam Pengelolaan BUMDes.”
Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan BUMDes berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan warga desa.
“Media memiliki peran vital sebagai jembatan informasi dan kontrol sosial. Melalui pemberitaan yang berimbang dan edukatif, publik dapat memahami arah kebijakan serta mengawal praktik pengelolaan BUMDes agar tidak melenceng dari tujuan,” jelas Supriadi.
Ketua PEJALAN, Syaiful Anam, S.Pd., dalam sambutannya menyampaikan, forum semacam ini menjadi ruang strategis untuk bertukar gagasan lintas sektor, terutama dalam memperkuat sinergi pengawasan publik terhadap lembaga ekonomi desa.
“Keterlibatan banyak unsur — mulai dari jurnalis, akademisi, LSM, hingga pemerintah — menunjukkan bahwa transparansi BUMDes adalah tanggung jawab bersama,” ungkapnya.(Edi)