Pemerintah Kabupaten Bangkalan Advertisment

PDM Bangkalan Surati DPRD, Desak Kejelasan Tindak Lanjut Soal Mutasi Guru Muhammadiyah

TAJUK BANGKALAN – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bangkalan resmi mengirimkan surat tindak lanjut kepada Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bangkalan terkait hasil audiensi yang digelar beberapa minggu sebelumnya.

Surat bernomor 092/III.0/F/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 itu menyoroti belum adanya kejelasan tindak lanjut serta implementasi hasil pembahasan audiensi, khususnya mengenai persoalan mutasi guru PNS yang bertugas di lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Audiensi yang dilaksanakan pada Jumat, 10 Oktober 2025, turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan.

Dalam forum tersebut, berbagai permasalahan seputar kebijakan mutasi guru dibahas secara mendalam, termasuk persoalan teknis penautan Unit Organisasi ID (UNOR ID) yang menjadi dasar administrasi penempatan guru.

Sekretaris PDM Bangkalan, Suraji, M.Pd., menjelaskan, surat tersebut merupakan bentuk keseriusan Muhammadiyah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan yang berkeadilan.

“Kami hanya ingin memastikan bahwa hasil audiensi di DPRD benar-benar diimplementasikan. Karena di lapangan masih ada guru yang sudah berpindah tempat, padahal kesepakatannya akan direvisi. Ini perlu ditegakkan agar tidak ada diskriminasi dan pendidikan tidak stagnan,” ujar Suraji, Rabu (22/10/2025).

Lebih lanjut, PDM Bangkalan juga mengingatkan komitmen yang disepakati dalam audiensi tersebut, yaitu agar guru-guru TK yang telah menerima SK Mutasi segera dikembalikan ke sekolah asalnya dan diberikan SK penugasan resmi.

“Langkah ini penting untuk menjaga kejelasan status para pendidik serta menghargai dedikasi mereka di lembaga masing-masing,” jelasnya.

PDM Bangkalan berharap DPRD Kabupaten Bangkalan dapat segera memberikan penjelasan resmi dan hasil tindak lanjut atas pembahasan itu.

“Kami menilai DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan berjalan transparan dan berpihak pada peningkatan mutu pendidikan di semua lembaga, baik negeri maupun swasta,” tutupnya.(Edi)