Gubernur Sulut Rakor Bersama BGN, Soroti Ada Kabupaten/Kota Belum Catatkan Penerima Manfaat MBG
TAJUKSULUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Guna memaksimalkan program MBG tersebut, Pemprov Sulut bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Rapat koordinasi (Rakor), yang dipimpin Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK), Selasa 28 Oktober 2025.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Lantai 6 Kantor Gubernur itu, dihadiri Deputi Bidang Pemantau dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, Wakil Gubernur Vicktor Mailangkay, unsur Forkopimda dan para kepala daerah kabupaten/kota se-Sulut.
Dalam arahannya, Gubernur YSK tegaskan, pelaksanaan program MBG merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang harus diimplementasikan secara merata hingga kabupaten/kota.
Program MBG ini, kata Gubernur YSK, tidak sekadar soal penyediaan makanan, tetapi merupakan langkah nyata dalam memperbaiki status gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan anak-anak di usia sekolah.
“Program ini adalah bagian dari investasi jangka panjang untuk membentuk generasi Sulawesi Utara yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di daerah harus bergerak bersama memastikan implementasinya berjalan efektif,” ujar Gubernur.
Namun demikian, Gubernur YSK juga menyoroti masih adanya beberapa kabupaten/kota di Sulut yang belum mencatatkan penerima manfaat program MBG.
Gubernur YSK meminta dukungan dan intervensi dari BGN agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh wilayah.
“Kami menemukan masih ada daerah yang mencatatkan nol penerima manfaat. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dan pendampingan dari Badan Gizi Nasional agar program ini dapat menyentuh seluruh sasaran di Sulawesi Utara,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sulut dalam menyiapkan pelaksanaan program ini.
Ia menyatakan bahwa BGN siap mendukung penuh Pemprov Sulut dalam memastikan standar pelaksanaan dan pengawasan program MBG berjalan sesuai pedoman nasional.
Diketahui, rakor ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan validasi data penerima manfaat, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pemantauan pelaksanaan di lapangan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Program MBG dapat menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Sulut yang sehat, kuat, dan berdaya saing, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. (Yan)
