Aliansi Bitung Bergerak Gelar Aksi Damai, Sampaikan 15 Tuntutan ke DPRD dan Wali Kota
TAJUK BITUNG – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Bitung Bergerak menggelar aksi damai di pusat Kota Bitung, Rabu (3/9/2025).
Aksi ini digelar untuk menyuarakan berbagai persoalan rakyat yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan di Kota Bitung.
Aliansi ini terdiri dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari mahasiswa, ormas adat, buruh, pedagang, aliansi nelayan, hingga perwakilan masyarakat Tanjung Merah.
Dengan titik kumpul di pusat kota, massa kemudian melakukan long march menuju Kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor DPRD Kota Bitung.
Aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan. Kasi Humas Polres Bitung, Abdul Natip Anggai, menyebutkan setidaknya ada 800 personel keamanan yang diturunkan.
Rinciannya, Polres Bitung 247 personel, Brimob 310 personel, Dit Samapta Polda Sulut 65 personel, Marinir TNI AL 40 personel, Kodim 1310 Bitung 30 personel, Satpol PP Pemkot Bitung 30 personel, Paminal Propam 14 personel, Subden POM TNI AD 4 personel, Satrol TNI AL 25 personel, dan Dit Polair 34 personel.
“Pengamanan dilakukan dengan persuasif dan kondusif agar jalannya aksi tetap aman,” ujar Abdul Natip.
Dalam aksinya, massa secara bergantian menyampaikan orasi. Sebanyak 15 orang perwakilan demonstran kemudian diterima langsung di Gedung DPRD Kota Bitung oleh Wali Kota Bitung, Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota, Ketua dan anggota DPRD, serta perwakilan Kejaksaan Negeri.
Salah satu orator, Novryanto Topit, menegaskan pentingnya percepatan pengangkatan Pala dan RT di Kota Bitung.
Sementara itu, Nando Lengkong mengkritisi kinerja DPRD dan menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas yang dinilai perlu menjadi perhatian serius kejaksaan.
“Selama ini aspirasi rakyat sering dianggap angin lalu. Kami datang untuk menegaskan agar tuntutan ini ditindaklanjuti, bukan hanya didengar,” tegas salah satu perwakilan aksi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE, menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi masyarakat.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan Kota Bitung yang aman, damai, dan berdaya saing.
“Dengan kerja sama, kita bisa menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan menarik investor agar mau berinvestasi di Bitung. Meski ada keterbatasan kewenangan dan anggaran, kami berkomitmen membuat program yang bisa meningkatkan perekonomian rakyat, khususnya masyarakat pesisir,” ungkap Wali Kota.
Aksi damai ini berakhir tertib dengan harapan tuntutan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, DPRD, dan aparat penegak hukum.(Alan)
Adapun 15 tuntutan Aliansi Bitung Bergerak yang disampaikan dalam aksi damai tersebut, yakni:
- Sahkan UU Perampasan Aset dan Miskinkan Koruptor
- Hentikan brutalisasi aparat penegak hukum terhadap demonstran
- Turunkan PNBP Perikanan
- Buka seluasnya wilayah tangkap ikan
- Batalkan PP No. 11 Tahun 2023
- Tetapkan harga acuan ikan secara nasional
- Hentikan diskriminasi pemerintah terhadap pedagang Kota Bitung
- Tuntaskan desa adat di Kota Bitung
- Sahkan situs-situs adat di Kota Bitung
- Percepat pengangkatan Pala dan RT di Kota Bitung
- Batasi anggaran perjalanan dinas
- Cabut izin operasional PT Futai
- Bentuk pansus kasus netralitas ASN
- Hapus sistem outsourcing di Kota Bitung
- Jalankan Dewan Pengupahan