Pasca Gempa M7,6, Wali Kota Bitung Ikuti Rapat Penting Bersama Menko PMK dan BNPB
Wali Kota Bitung Hengky Honandar saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sulawesi Utara, Kamis (2/4/2026).(foto: Alan) TAJUK BITUNG – Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah timur Indonesia pada Kamis (2/4/2026) pagi, Wali Kota Bitung Hengky Honandar mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sulawesi Utara.
Wali Kota Bitung mengikuti rapat koordinasi tersebut bersama sejumlah pejabat dan ASN dari dinas terkait. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis (2/4/2026) pukul 13.45 WITA secara virtual melalui Zoom Meeting dari Merdeka Lounge Kantor Wali Kota Bitung.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan diikuti oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Gubernur Sulawesi Utara bersama para kepala daerah di wilayah terdampak.
Rapat tersebut digelar sebagai langkah koordinasi nasional dalam penanganan dampak gempa bumi yang sebelumnya terjadi di wilayah laut sekitar Maluku Utara dan Sulawesi Utara serta sempat memicu peringatan dini tsunami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati sejumlah langkah tanggap darurat yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.
Pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak diminta segera menetapkan status tanggap darurat bencana guna mempercepat proses penanganan di lapangan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta segera mengaktifkan Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat di wilayah terdampak untuk memudahkan koordinasi dalam pendataan dampak bencana, pelaksanaan pencarian dan pertolongan, serta penanganan pengungsi apabila diperlukan.
Pemerintah daerah bersama Kementerian Pekerjaan Umum maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU/Perkim) setempat juga diminta segera melakukan asesmen kelaikan bangunan, terutama pada fasilitas publik seperti perkantoran, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, serta fasilitas pendidikan.
Masyarakat yang mengalami kerusakan rumah akibat gempa juga diimbau untuk segera melaporkan kerusakan tersebut kepada BPBD setempat atau aparat pemerintah di tingkat desa maupun kelurahan dengan melampirkan dokumentasi kerusakan untuk proses pendataan kerugian dan penanganan lebih lanjut.
Dalam rapat tersebut juga ditegaskan bahwa unsur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diminta mengoptimalkan upaya pencarian dan pertolongan di wilayah terdampak.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan dukungan operasional sesuai dengan dinamika serta kebutuhan di lapangan.
Pemerintah daerah juga diminta segera melakukan pendataan kebutuhan logistik, baik permakanan maupun non-permakanan, guna memastikan penanganan masyarakat terdampak dan pengungsi dapat berjalan optimal.
Pemerintah Kota Bitung memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta memantau kondisi di lapangan guna memastikan keselamatan masyarakat dan penanganan dampak gempa berjalan dengan cepat dan terkoordinasi.(Ramlan)
Related posts
