Pemkab Sidoarjo Siap Kawal DTSEN hingga Desa, Dukung Percepatan Kesejahteraan Sosial

TAJUK SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung dan mengawal program-program pemerintah pusat, khususnya kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, percepatan integrasi data, serta implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi saat menerima kunjungan kerja Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) beserta jajaran dalam rangka Sosialisasi DTSEN dan percepatan peningkatan kesejahteraan sosial, yang digelar di Hall Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, para Asisten, Staf Ahli, kepala OPD terkait, camat, kepala desa, serta seluruh pilar sosial di Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Subandi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan Menteri Sosial RI beserta rombongan. Menurutnya, kehadiran Gus Ipul menjadi kehormatan sekaligus penguat semangat bagi Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial, khususnya melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu.

Read Also

1 day ago

Dukung Gerakan Indonesia ASRI, Pemkab Sidoarjo Ajak Warga Tertib Jaga Lingkungan

245 View Redaksi Tajuk.News

“Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional bukan sekadar alat administrasi, tetapi menjadi pondasi keadilan sosial. Dengan data yang benar, setiap program bantuan dan pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Subandi.

Sebagai daerah urban dengan dinamika sosial ekonomi yang bergerak cepat, Kabupaten Sidoarjo menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kebijakan Kementerian Sosial melalui penguatan kapasitas SDM, percepatan integrasi data lintas sektor, serta pengawalan implementasi DTSEN hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Pemkab Sidoarjo siap mendukung penuh kebijakan dan arahan Menteri Sosial RI melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, percepatan integrasi data, serta pengawalan implementasi DTSEN hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Harapannya, kegiatan ini dapat menyatukan pemahaman, menyelaraskan visi, serta meningkatkan keterampilan teknis dalam memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi kerentanan sosial,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat tersebut diperkuat melalui sejumlah regulasi, termasuk Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Saat ini terdapat lebih dari tiga juta anak usia sekolah di Indonesia yang berada dalam kondisi tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Mereka sering disebut sebagai invisible people, yakni kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh data dan program bantuan sosial,” ungkap Gus Ipul.

Dia menjelaskan DTSEN merupakan basis data yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi setiap individu dan keluarga di Indonesia. Data tersebut dipadankan dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala guna memastikan ketepatan sasaran kebijakan.

DTSEN dibentuk melalui penggabungan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Integrasi ini menjadikan DTSEN sebagai acuan utama dalam penetapan berbagai program bantuan sosial nasional.

Hingga Januari 2026, DTSEN telah memuat sebanyak 289.060.513 data individu yang dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan, mulai dari desil 1 kelompok prasejahtera hingga desil 10 kelompok sejahtera. Klasifikasi ini memungkinkan pemerintah menetapkan prioritas secara lebih akurat, memastikan bantuan sosial tepat sasaran, sekaligus mendorong kemandirian bagi kelompok masyarakat yang telah berdaya.(Ida)