Gubernur Sulut Dampingi Menteri ATR/BPN Teken MoU Sertifikasi Rumah Ibadah
TAJUK SULUT – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., bersama Wakil Gubernur Vicktor Mailangkay, menghadiri dan mendampingi kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, S.S., M.Si., dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Kamis (17/7/2025).
Penandatanganan tersebut melibatkan sejumlah tokoh dan lembaga keagamaan, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sinode GMIM, Gereja Katolik, serta pucuk pimpinan KGPM.
Kegiatan ini juga disertai dengan penyerahan sertifikat wakaf rumah ibadah serta aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan penting ini.
“Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terlaksananya penandatanganan nota kesepahaman dan penyerahan sertifikat wakaf rumah ibadah serta aset pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara oleh Menteri ATR/BPN,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan tata kelola pertanahan dan pelayanan publik di daerah.
“Atas nama masyarakat Sulawesi Utara, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Ini adalah bukti nyata perhatian pemerintah pusat untuk penguatan tata kelola pertanahan dan pelayanan publik di daerah,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pemuka agama dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Sulawesi Utara.
“Sulut adalah contoh nyata kerukunan umat beragama. Maka sinergi antara pemerintah dan pemuka agama hari ini menjadi komitmen bersama menjaga toleransi dan kepastian hukum atas tanah rumah ibadah,” tuturnya.
Gubernur berharap kerja sama ini terus berlanjut dan membawa manfaat besar bagi seluruh umat dan masyarakat Sulawesi Utara.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sulut, para bupati dan wali kota, serta tokoh-tokoh agama dan masyarakat.(Allan)