Tekan Risiko Banjir, Bupati Sidoarjo Tinjau Normalisasi Sungai Mbah Gepuk
TAJUK SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., Kn meninjau langsung pelaksanaan normalisasi Sungai Mbah Gepuk, Jumat (20/6/2025).
Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, serta sejumlah pejabat daerah, peninjauan ini bertujuan untuk mempercepat upaya pencegahan banjir di sejumlah kawasan rawan.
Langkah ini dilakukan menyusul tingginya potensi banjir di wilayah Tanggulangin, Candi, dan Porong yang kerap terdampak setiap musim hujan.
Dalam tinjauannya, Bupati Subandi menyoroti kondisi sungai yang mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur dan tumbuhan liar seperti eceng gondok dan kangkung.
“Sungai ini sudah mengalami pendangkalan, banyak tertutup tumbuhan liar yang menyebabkan aliran air tidak lancar. Maka kita kebut normalisasi ini,” kata Subandi.
Normalisasi Sungai Mbah Gepuk dilakukan secara bertahap dengan target total pengerukan sepanjang 3,8 kilometer hingga Juli 2025.
Tahap awal mencakup 2,5 kilometer, dimulai dari Ngaban hingga Balonggabus, dan selanjutnya dilanjutkan ke jembatan Kedungpeluk.
Selain pengerukan, dilakukan pula pembersihan tumbuhan liar yang menyumbat aliran air. Proyek ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Sidoarjo dalam menangani banjir secara sistematis dan menyeluruh.
“Kami fokuskan normalisasi di wilayah-wilayah langganan banjir. Selain itu, akan dibangun DAM di Kedungpeluk sebagai bentuk pengendalian air,” ujar Subandi.
Untuk mendukung program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan dana sebesar Rp 37 miliar.
Anggaran tersebut ditujukan untuk berbagai kegiatan penanggulangan banjir, termasuk pembangunan infrastruktur pengendali air.
Sementara itu, Kepala DPUBMSDA Dwi Eko Saptono mengatakan bahwa sidak dilakukan menyusuri aliran sungai sepanjang enam kilometer, mulai dari Ngaban hingga Kedungpeluk.
Dia juga menyebut, banjir yang sempat menggenangi Jalan Raya Porong disebabkan oleh kontur tanah yang landai serta curah hujan ekstrem.
“Curah hujan sempat mencapai 114 mm dalam tiga jam, itu sudah kategori ekstrem. Ditambah kondisi tanah yang menurun membuat air cepat menggenang,” jelas Dwi Eko.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, pemerintah pusat telah menyiapkan dua pompa air di wilayah Ketapang dan Siring.
Pompa tersebut diharapkan mampu mengurangi beban aliran air saat hujan deras, khususnya ketika curah hujan melampaui kapasitas maksimal sungai yang saat ini diperkirakan hanya mampu menampung 70 mm air hujan.
Meskipun sungai besar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, Pemkab Sidoarjo tetap melakukan pendampingan teknis dan operasional di lapangan.
“Kami tetap bantu secara teknis, seperti pembersihan dan pengangkatan tanaman liar. Meski sungai ini bermuara langsung ke laut dan menjadi kewenangan balai pusat, dampaknya dirasakan langsung oleh warga kami,” tambahnya.
Langkah inspeksi langsung oleh Bupati Subandi disebut sebagai bagian dari pendekatan proaktif pemerintah daerah.
Dia juga menegaskan, pencegahan lebih penting daripada sekadar penanganan setelah banjir terjadi.
“Kalau anggaran tidak cukup, kita siapkan lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Saya ingin tahun depan tidak ada lagi dampak banjir,” tegas Subandi.(Ida)