Pemkab Boltim Mulai Realisasikan Pembangunan Jalan Penghubung Ibu Kota dan Desa

TAJUK BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mulai merealisasikan beberapa program kegiatan pembangunan infrastruktur jalan penghubung Ibu Kota dan Desa, Selasa (23/8/2022).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Boltim, Haris Sumanta, mengatakan, beberapa kegiatan sedang berjalan terutama pembangunan jalan penghubung Ibu Kota dan Desa.

“Diantara proyek pembangunan jalan yang sedang dalam proses antara lain jalan pasar pondabo, jalan lingkar SKPD, jalan menuju wisata jiko molobog, jalan modayag dan jalan perkebunan modayag,” ungkap Haris.

Menurutnya, total anggaran yang disediakan untuk peningkatan infrastruktur Boltim pada tahun ini sekira Rp.70 Miliar, termasuk diantaranya ada pembangunan pengadaan air bersih di dua Kecamatan yaitu Tutuyan dan Nuangan.

Ia juga menambahkan bahwa konsentrasi Bupati untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan penghubung Ibu kota dan desa dengan harapan ketika semuanya tersambung maka mobilitas ekonomi juga akan semakin meningkat karena akses dari desa ke ibukota juga sudah semakin baik.

“Besar harapan bapak Bupati Sam Sachrul Mamonto, bahwa pembangunan infrastruktur bisa merata dari ibu kota boltim sampai di tingkatan desa, guna memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat,” terang Sumanta.

“Dinas PUPR saat ini sedang berkonsentrasi dalam perencanaan pembangunan sebagaimana menjadi program dari bapak Bupati,” pungkasnya.

Pada tahun kedua kepemimpinan Bupati Sam Sachrul Mamonto banyak memperhatikan pembangunan infrastruktur yang sempat terbengkalai karena dilanda pandemi Covid-19 selama dua tahun, dengan menurunnya angka kasus Covid-19 di daerah, maka ini merupakan momentum kebangkitan perbaikan pembangunan di segala bidang salah satunya infrastruktur jalan sebagai faktor paling vital dalam mobilitas ekonomi masyarakat.

Ketika infrastruktur jalan semakin baik, masyarakat semakin mudah memasarkan segala bentuk produk, baik itu produk pertanian, perkebunan, perikanan yang rawan rusak karena waktu tempuh ke tempat tujuan pemasaran semakin berkurang dan juga ongkos angkutan produksi semakin murah dan hemat dengan sendirinya mempengaruhi pendapatan masyarakat yang semakin meningkat untuk menuju kesejahteraan karena perhatian pemerintah yang maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat.(*)