Bukan Sekadar Peta, Sekda Jusnan Dorong RDTR Jadi Fondasi Pertumbuhan Boltara
TAJUK BOLMUT-Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai mematangkan rencana penataan ruang Kecamatan Pinogaluman melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rabu (30/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di RM Goropa, Desa Dengi, Kecamatan Pinogaluman, dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Boltara, dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, yang hadir mewakili Plt. Bupati Boltara.
Pembahasan ini menjadi bagian dari penyusunan materi teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pinogaluman.
Melalui penyusunan RDTR, pemerintah daerah ingin memastikan arah pembangunan wilayah lebih teratur, mulai dari kawasan permukiman, pertanian, perikanan, hingga pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, RDTR nantinya menjadi salah satu dasar dalam proses perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Dengan begitu, penataan ruang diharapkan dapat mendukung investasi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dalam sambutannya, Sekda Jusnan menegaskan bahwa penataan ruang bukan sekadar urusan peta, garis, zonasi, maupun aturan penggunaan lahan. Lebih dari itu, penataan ruang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengarahkan pertumbuhan wilayah agar lebih terencana dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Penataan ruang adalah bagaimana kita menentukan arah pertumbuhan wilayah secara terencana, di mana masyarakat dapat bermukim dengan aman dan layak,” ujar Jusnan.
Ia juga menyebut Kecamatan Pinogaluman memiliki posisi strategis bagi Kabupaten Boltara karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo Utara.
Menurutnya, perkembangan wilayah Pinogaluman, baik di sektor sosial, ekonomi, pertanian, perikanan, permukiman maupun pelayanan masyarakat, perlu didukung rencana tata ruang yang jelas dan dapat diterapkan.
“Karena itu, RDTR Kecamatan Pinogaluman harus mampu menerjemahkan arah kebijakan pembangunan kabupaten ke dalam struktur ruang dan pola ruang yang jelas sampai pada tingkat blok dan zona,” tegasnya.
Melalui FGD dan konsultasi publik ini, pemerintah juga menjaring masukan dari berbagai pihak serta membahas batas wilayah perencanaan dan persoalan strategis yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RDTR.
Adapun dokumen yang ditargetkan dalam proses ini meliputi materi teknis, peta digital skala 1:5.000, Ranperkada RDTR, serta dokumen KLHS yang menjadi bagian penting dalam mengarahkan pembangunan agar lebih terencana, memiliki kepastian hukum, dan tetap memperhatikan lingkungan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Boltara, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Mohamad Rizky Fatoni selaku Jabatan Fungsional Penata Ruang Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN yang mengikuti secara daring melalui Zoom, tim supervisi penyusunan RDTR, tim konsultan PT Deltra Wijaya Konsultan, Camat Pinogaluman, serta para sangadi se-Kecamatan Pinogaluman.
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
