10.800 Rumah di Sulut Dibedah, Sinergi Pemerintah Hadirkan Hunian Layak Untuk Warga
10.800 Rumah di Sulut Dibedah, Sinergi Pemerintah Hadirkan Hunian Layak Untuk Warga. (Foto: Diskominfo Sulut) TAJUKSULUT – Sinergi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, bersama Pemerintah Pusat, terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan sektor perumahan.
Hingga 30 September 2026, sebanyak 10.800 unit rumah masyarakat di Sulut mendapat dukungan program bedah rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak, sehat, dan nyaman ditempati.
Program tersebut merupakan hasil sinergi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Provinsi Sulut, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, pelaku usaha, serta masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan 10.800 unit Program Bedah Rumah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Penanganan Kawasan Kumuh, Peningkatan Sanitasi, Kredit Program Perumahan (KPP), dan Pembangunan Rumah Susun di Provinsi Sulut, di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, Rabu 30 September 2026.
Jumlah 10.800 unit tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, program bedah rumah terealisasi sebanyak 747 unit, sementara pada 2026 meningkat menjadi 10.800 unit atau naik sekitar 1.346 persen.
Setiap rumah penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta per unit untuk mendukung kebutuhan perbaikan rumah, sehingga masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman.
Selain memberikan manfaat langsung bagi penerima, program ini juga berdampak pada perekonomian daerah. Diperkirakan sekitar 21.600 tenaga kerja lokal terlibat dalam pelaksanaan program, sehingga aktivitas pembangunan turut membuka lapangan kerja dan menggerakkan perputaran ekonomi.
Tidak hanya bedah rumah, sinergi pembangunan perumahan juga mencakup penyediaan fasilitas sanitasi. Sebanyak 81 unit fasilitas sanitasi telah dialokasikan, baik berupa pembangunan baru maupun peningkatan fasilitas yang sudah tersedia.
Di sektor hunian vertikal, pembangunan 44 unit Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rusun MBR) juga menjadi bagian dari upaya menyediakan hunian layak dan terjangkau. Rusun tersebut dibangun di kawasan Paniki, Manado.
Sementara dukungan pembiayaan perumahan diperkuat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dari alokasi 14.845 unit FLPP, hingga 30 September 2026 telah terealisasi 1.757 unit dengan nilai pembiayaan mencapai sekitar Rp216 miliar.
Program pembiayaan tersebut memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh hunian melalui skema yang lebih terjangkau.
Sinergi sektor perumahan juga berdampak pada pelaku usaha. Hingga periode yang sama, sebanyak 791 debitur Kredit Program Perumahan (KPP) telah terealisasi. Program ini turut mendukung pelaku usaha seperti toko bangunan, kontraktor, dan UMKM yang bergerak di ekosistem sektor perumahan.
Dengan demikian, pembangunan sektor perumahan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat aktivitas usaha, serta mendorong perputaran ekonomi daerah.
Pemprov Sulut terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar program perumahan dapat menjangkau semakin banyak masyarakat.
Menurut Gubernur Yulius Selvanus, pembangunan bukan hanya tentang menghadirkan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat pembangunan melalui hunian yang layak, lingkungan yang sehat, dan akses pembiayaan perumahan yang semakin terbuka.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan Sulut yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan, dengan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
