Pemprov Sulut Raih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI
Gubernur Yulius saat memberikan sambutan. (Foto: Diskominfo Sulut) TAJUKSULUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam evaluasi Ombudsman RI tahun 2025 dengan nilai 84,18.
Capaian tersebut disampaikan pada Entry Meeting Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik Ombudsman RI, yang berlangsung di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa 4 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus bersama jajaran perangkat daerah sebagai bagian dari dimulainya penilaian pelayanan publik tahun 2026.
Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang dinilai telah bekerja keras hingga menghasilkan capaian yang membanggakan bagi pemerintah provinsi.
“Ini apresiasi yang luar biasa, tolak ukur pemerintah. Pertahanan terbaik adalah terus berbenah menghadapi tahun 2026 yang kian ketat. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berorientasi penuh kepada pelayanan masyarakat,” ucap Gubernur Yulius dalam sambutannya.
Selain capaian pemerintah provinsi secara keseluruhan, beberapa unit pelayanan di lingkungan Pemprov Sulut juga peroleh hasil yang masuk kategori tinggi dalam evaluasi Ombudsman.
Adapun unit pelayanan tersebut meliputi:
1. RSUD ODSK Tipe B Provinsi Sulut: 86,09
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sulut: 83,93
3. Dinas Sosial Sulut: 82, 52
Hasil tersebut menunjukan sejumlah sektor pelayanan publik di Sulawesi Utara mampu memenuhi standar pelayanan yang menjadi indikator penilaian Ombudsman RI.
Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mencatatkan prestasi sebagai daerah dengan nilai tertinggi dan menempati peringkat pertama dalam penilaian.
Gubernur Yulius berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan sebagai motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Bolmong dapat dipertahankan prestasi gemilang ini,” tambahnya.
Entry meeting menjadi tahapan awal dalam rangakaian penilaian Ombudsman RI, terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemprov Sulut sepanjang tahun 2026.
Hasil penilaian ini nantinya akan menjadi tolak ukur bagi Pemprov Sulut dalam membenahi sistem pelayanan publik agar lebih cepat, transparan dan bebas maladministrasi.
Fokus pembenahan diarahkan pada pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik maladministrasi.
Bagi masyarakat, evaluasi tersebut diharapkan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah sehingga pelayanan publik semakin mudah diakses dan memberikan kepastian sesuai standar yang berlaku.***
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
