Wali Kota Bitung Hadiri Pembahasan Rekomendasi Nasional Forum APEKSI 2026
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., saat menghadiri forum Mayors Talk pada rangkaian Munas VII APEKSI Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Medan, Rabu (1/7/2026).(foto: Kominfo) TAJUK BITUNG – Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., menghadiri forum Mayors Talk pada rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Medan, Rabu (1/7/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bitung, Christ Emor, mengatakan Wali Kota Hengky Honandar mengikuti forum bersama para kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia untuk membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah kota.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang bagi para wali kota untuk menyampaikan aspirasi, bertukar pandangan, sekaligus merumuskan rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait berbagai tantangan pembangunan perkotaan.
Salah satu pembahasan utama menyangkut pelaksanaan Program Strategis Nasional yang dinilai perlu didukung skema pendanaan yang jelas dari pemerintah pusat agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih menjadi contoh program yang memerlukan kepastian pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta dukungan pembiayaan.
Forum juga menyoroti perlunya penguatan kapasitas fiskal daerah setelah diberlakukannya kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Para peserta mendorong adanya fleksibilitas dalam pengelolaan APBD, penyesuaian belanja wajib (mandatory spending), relaksasi batas belanja pegawai, hingga kepastian pendanaan bagi kebutuhan ASN dan PPPK.
Di bidang tata kelola pemerintahan, para wali kota mendorong percepatan integrasi sistem digital nasional melalui SPBE, OSS, SIPD, dan Satu Data Indonesia guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, menyederhanakan proses administrasi, serta menghindari duplikasi pelaporan.
Pembahasan juga mencakup berbagai isu kewilayahan yang menjadi perhatian masing-masing Komisariat Wilayah (Komwil) APEKSI. Komwil I mengangkat penguatan ketangguhan bencana, wilayah kepulauan, dan sektor kelautan. Komwil II memprioritaskan peningkatan konektivitas, investasi, kerja sama antardaerah, dan pengembangan sumber daya manusia. Sementara Komwil III menitikberatkan pada reformasi birokrasi, harmonisasi regulasi, serta efisiensi tata kelola pemerintahan.
Komwil IV mengusulkan penguatan pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, adaptasi perubahan iklim, pengembangan UMKM, serta penataan ruang perkotaan yang berkelanjutan. Komwil V menekankan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia melalui peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas, elektrifikasi, pendidikan vokasi, pengelolaan sampah kawasan perairan, serta pengembangan ekonomi lokal. Adapun Komwil VI mendorong percepatan operasional Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerataan manfaat pembangunan, pengembangan infrastruktur Trans-Kalimantan, penguatan ketahanan energi, serta optimalisasi pengelolaan aset dan pertanahan.
Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi APEKSI 2026 kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Melalui keikutsertaannya dalam forum ini, Pemerintah Kota Bitung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta mendorong pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.(Ramlan)
------------------------------------------------------------------------
Latest Post
