Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., saat menghadiri Audiensi ASPEKSINDO bersama Biro Perencanaan KKP yang berlangsung di Kantor Biro Perencanaan KKP, Selasa (28/7/2026).(foto: Alan) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Bitung, Christ Emor, S.STP., menjelaskan bahwa kehadiran Wali Kota Bitung merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara ASPEKSINDO dan KKP, sekaligus bagian dari upaya menyelaraskan program strategis pemerintah daerah dengan program prioritas Presiden di sektor kelautan dan perikanan.
Menurut Christ Emor, Wali Kota Hengky Honandar hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bidang Budaya Bahari ASPEKSINDO bersama jajaran pengurus, dewan pakar, kepala dan wakil kepala daerah anggota ASPEKSINDO, serta Direktur Eksekutif organisasi.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat silaturahmi, komunikasi kelembagaan, dan koordinasi antara ASPEKSINDO dengan KKP dalam menyinergikan pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari kewenangan pemerintah daerah, kapasitas fiskal, penyediaan lahan, sarana produksi, tata niaga hasil perikanan, pengembangan budi daya, hingga pengelolaan ekosistem pesisir.
Selain itu, kedua belah pihak membahas penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan sejumlah program nasional, di antaranya Program Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan budi daya tematik, modernisasi sektor perikanan, rehabilitasi mangrove, pengembangan karbon biru, serta Rencana Pembangunan Perikanan dan Ekonomi Maritim (RPPEM).
Berdasarkan notulen hasil pertemuan, disepakati bahwa ASPEKSINDO dan KKP memiliki visi yang sama dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pelaksanaan program-program prioritas Presiden yang terintegrasi. Pertemuan juga menegaskan perlunya advokasi lintas kementerian terkait kewenangan pemerintah kabupaten/kota serta penyusunan formula pembiayaan yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan.
ASPEKSINDO dinilai memiliki peran strategis dalam membantu KKP mengidentifikasi kesiapan daerah, ketersediaan lahan, kelembagaan, serta berbagai hambatan dalam pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih maupun pengembangan sektor budi daya.
Di sisi lain, sejumlah aspek pendukung juga menjadi perhatian bersama, seperti pengembangan tambak berbasis mangrove, karbon biru, perlindungan kawasan pesisir, penguatan usaha masyarakat, pembiayaan pramelaut, ketersediaan BBM dan es bagi nelayan, penguatan koperasi, sistem lelang, kepastian harga, hingga dukungan off-taker guna meningkatkan pendapatan nelayan.
KKP turut menyatakan komitmennya untuk memanfaatkan forum ASPEKSINDO sebagai wadah koordinasi dan pembahasan teknis bersama direktorat jenderal terkait guna mempercepat implementasi berbagai program strategis di daerah.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Bitung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.(Ramlan)