Pungutan Rp600 Ribu untuk Refreshing PGRI Bangkalan Tuai Sorotan, Transparansi Anggaran Dipertanyakan

TAJUK BANGKALAN – Kebijakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada pelaksanaan kegiatan refreshing dan konsolidasi pengurus yang akan digelar di luar daerah dengan membebankan biaya tambahan kepada peserta.

Berdasarkan informasi yang beredar, setiap peserta diwajibkan membayar kontribusi sebesar Rp600.000 untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kebijakan ini memunculkan beragam tanggapan karena dinilai menambah beban pengurus cabang di tengah berbagai kebutuhan organisasi yang dianggap lebih mendesak.

Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan, Abdul Munib, membenarkan adanya biaya yang dibebankan kepada peserta. Menurutnya, keputusan penyelenggaraan kegiatan di luar daerah merupakan hasil kesepakatan bersama setelah mempertimbangkan berbagai aspirasi dari pengurus cabang.

“Memang ada dua pilihan, dilaksanakan di Bangkalan atau di luar daerah. Dari berbagai masukan yang masuk, akhirnya dipilih opsi di luar Bangkalan,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada awak media.

Read Also

4 month ago

Mahalli Wasit Terpilih Pimpin AJB Periode 2026–2028, Siap Perkuat Soliditas dan Profesionalisme Jurnalis Bangkalan

158 View Redaksi Tajuk.News

Abdul Munib menjelaskan, dana yang dihimpun dari peserta digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kegiatan, mulai dari akomodasi, penginapan, ruang pertemuan, hingga perlengkapan peserta seperti kaus dan kartu identitas.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kritik yang muncul. Sejumlah pihak menilai kegiatan organisasi seharusnya mengedepankan prinsip efisiensi anggaran, terlebih jika pelaksanaannya melibatkan pungutan tambahan dari anggota.

Menurut mereka, kegiatan konsolidasi dan penguatan organisasi dapat dilaksanakan di Bangkalan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia sehingga biaya penyelenggaraan dapat ditekan tanpa mengurangi substansi kegiatan.

Berdasarkan data yang beredar, agenda tersebut akan diikuti sekitar 90 peserta yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara pengurus cabang, serta jajaran pengurus tingkat kabupaten. Dengan jumlah peserta tersebut, total dana yang terkumpul dari iuran peserta diperkirakan mencapai lebih dari Rp50 juta.

Besarnya dana yang terkumpul kemudian memunculkan pertanyaan terkait transparansi penggunaan anggaran dan urgensi pelaksanaan kegiatan di luar daerah. Kritik yang berkembang menyoroti pentingnya keterbukaan organisasi dalam menjelaskan rincian penggunaan dana kepada anggota.

Seorang pemerhati pendidikan di Bangkalan menilai persoalan utama bukan terletak pada penyelenggaraan kegiatan refreshing, melainkan pada penentuan prioritas program organisasi.

“Yang menjadi pertanyaan bukan sekadar ada atau tidaknya kegiatan refreshing, tetapi apakah kegiatan tersebut benar-benar menjadi kebutuhan utama organisasi saat ini. Ketika anggota masih dibebani iuran tambahan, tentu wajar jika muncul pertanyaan mengenai skala prioritas kebijakan pengurus,” ungkapnya.

Polemik ini menambah daftar evaluasi terhadap tata kelola organisasi profesi guru di daerah. Berbagai kalangan berharap setiap kebijakan yang berkaitan dengan pungutan anggota dapat disampaikan secara terbuka dan akuntabel agar tidak menimbulkan persepsi negatif maupun kesalahpahaman di kemudian hari.

Di sisi lain, transparansi dan komunikasi yang baik dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus memastikan setiap program organisasi benar-benar memberikan manfaat yang sebanding bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan para guru.(Edi)