Perkuat Sinergi Pengentasan Kemiskinan, Bupati Muba Hadiri Rakor Se-Sumsel di Griya Agung
Bupati Musi Banyuasin (Muba) H. M. Toha Tohet, S.H., saat menghadiri Rapat Koordinasi Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Griya Agung Palembang, Kamis (5/2/2026).(foto: Lini)TAJUK MUBA – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi lintas daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Komitmen tersebut tercermin dalam Rapat Koordinasi Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Griya Agung Palembang, Kamis (5/2/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Musi Banyuasin (Muba) H M Toha Tohet SH bersama jajaran Pemkab Muba, yakni Asisten I Setda Muba H Ardiansyah SE MM PhD CMA, Kepala BPS Kabupaten Muba Trio Wira Dharma SST MM, Plt Kepala Dinas Sosial Muba Deny SH MSi, Plt Kepala Dinas Kominfo Muba Daud Amri SH, Kabag Perekonomian Setda Muba Adi Manopo MPd, serta Kabag Prokopim Setda Muba Agung Perdana SSTP MSi.
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr H Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, serta dihadiri Ketua BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto dan para bupati serta wali kota se-Sumatera Selatan.
Kegiatan diawali dengan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat yang disampaikan oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam paparannya, ia mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen secara year on year, sedikit di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2 persen.
“Pada triwulan IV 2025, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,39 persen, menjadi capaian kuartalan tertinggi sejak pandemi Covid-19. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2025 tetap stabil meskipun terdapat variasi antar-triwulan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto menyampaikan persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan per September 2025 berada pada angka 9,85 persen, turun 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 898,24 ribu orang atau berkurang sekitar 21,4 ribu orang.
Dia juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,35 persen, tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumsel berada di angka 3,59 persen, menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPS Sumsel turut mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penting dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
Gubernur Sumsel H Herman Deru menegaskan capaian ekonomi dan sosial yang disampaikan BPS merupakan hasil kerja bersama seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Menurutnya, pergerakan pembangunan di daerah memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja provinsi hingga nasional.
“Data yang disampaikan menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dalam mendukung keberhasilan program pembangunan. Terkait Sensus Ekonomi 2026, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi petugas sensus hingga tingkat RT dan RW guna memperoleh gambaran ekonomi yang utuh dan aktual.
Di sela kegiatan, Bupati Muba H M Toha Tohet SH menyampaikan Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, dari 12,88 persen menjadi 9,97 persen. Capaian tersebut menempatkan Muba pada posisi satu digit dan menjadi titik balik setelah lebih dari dua dekade berada dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Capaian ini merupakan buah dari konsistensi kebijakan serta program intervensi yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin,” ungkap Bupati Toha.
Dia juga menjelaskan program penanggulangan kemiskinan di Muba diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan kelompok rentan di sekitar garis kemiskinan dengan pendekatan multiple interventions sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Berbagai program tersebut antara lain menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar, dan program Desa Cantik; pengurangan beban pengeluaran melalui Bantuan Tunai Bantu Umak, Bakul Nasi, dan Jamkesda; serta peningkatan pendapatan masyarakat melalui program Pedas Nia, KUBE/UEP, Program Keluarga Maju, dan Jaminan Ketenagakerjaan Pakai Kelambu.
Selain itu, Pemkab Muba juga fokus mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar, pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas perumahan, serta peralihan layanan listrik dari MEP ke PLN.
Sebelumnya, Bupati Muba juga melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Pemkab Muba menyatakan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan sensus tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data pembangunan dan menjaga keberlanjutan program pengentasan kemiskinan di daerah.(Marlini)
Related posts
