APBD 2026 Diutak-atik Usai Evaluasi, Setahun Kepemimpinan Bupati Bangkalan Dinilai Gagal

TAJUK BANGKALAN – Satu tahun kepemimpinan Lukman Hakim dinilai meninggalkan catatan serius. Anggota Badan Anggaran DPRD Bangkalan menyoroti hasil pembahasan APBD tahun anggaran 2026 yang masih di otak atik meski telah dievaluasi dan disetujui Gubernur Jawa Timur.

Anggota Banggar DPRD Bangkalan, H Musawwir, menilai praktik tersebut sebagai kesalahan fatal dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, selama setahun memimpin, yang tampak justru kekacauan dalam proses perencanaan anggaran daerah.

“Selama satu tahun kepemimpinan bupati Bangkalan, yang saya rasakan bukan kemajuan, tetapi amburadulnya proses penyusunan APBD tahun anggaran 2026,” ujar Musawwir, Senin (23/2/2026).

Read Also

1 hour ago

Praktisi Pendidikan Bangkalan Angkat Bicara, Transparansi Dana BOS Harus Berbasis Regulasi

213 View Haris Zakaria

Anggota Banggar 4 periode menjelaskan, pembahasan APBD 2026 yang dilakukan sepanjang 2025 sarat persoalan. Perubahan draf setelah evaluasi gubernur dinilai melanggar mekanisme yang telah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan.

“Bayangkan, APBD sudah dievaluasi gubernur masih diotak-atik. Saya tidak tahu siapa yang mengubah, tapi yang jelas itu terjadi di masa kepemimpinan bupati Bangkalan,” tegasnya.

Musawwir merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 101 dan 154 yang menegaskan rancangan APBD disampaikan eksekutif kepada legislatif untuk dibahas bersama. Ia menilai tidak ada ruang bagi eksekutif untuk bertindak sepihak.

“Tidak ada istilah APBD itu apa kata eksekutif. Itu sangat fatal dan mencederai fungsi DPRD,” katanya.

Ia juga mengingatkan risiko hukum dari praktik tersebut dengan menyinggung kasus program kambing etawa yang berujung korupsi. Perubahan program pascaevaluasi, menurutnya, berpotensi mengulang kesalahan serupa.

“Sangat ironis jika APBD yang sudah disetujui gubernur masih diutak-atik. Pola seperti ini pernah menjerumuskan program ke kasus korupsi kambing etawa,” ucapnya.

Musawwir menutup dengan mendesak evaluasi serius terhadap kepemimpinan bupati, khususnya dalam perencanaan anggaran. Ia berharap persoalan ini menjadi perhatian aparat pengawas, termasuk BPK, agar kesalahan serupa tidak terulang.

“Jadi dalam satu tahun kepemimpinan ini bukan menjadi keberhasilan bupati membangun Bangkalan, namun Bupati harus evaluasi diri kesalahan kebijakan diambil,” tutupnya.(Edi)