Pemkot Bitung Gelar Rapat EPRA 2025

TAJUK BITUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung melaksanakan Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Tahun 2025 Rabu (4/12/2025) di lantai empat Kantor Wali Kota.

Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Hengky Honandar SE bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka, dengan dihadiri seluruh perangkat daerah.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Hengky Honandar menyoroti penyerapan anggaran tahun ini masih sangat dipengaruhi oleh pembayaran hutang yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.

Kondisi ini berdampak besar pada beberapa aspek pelayanan publik, termasuk keterlambatan pengangkatan Pala dan RT serta belum optimalnya pembangunan di berbagai sektor.

“Kenapa sampai saat ini Pala dan RT belum juga diangkat, pembangunan kota masih belum maksimal, karena Pemerintah Kota Bitung harus membayar hutang dari tahun-tahun sebelumnya,” tegas Hengky.

Wali Kota juga menjelaskan dirinya bersama Wakil Wali Kota tengah berupaya menuntaskan seluruh kewajiban keuangan agar kondisi Pemkot kembali normal pada Tahun Anggaran 2026.

Namun tantangan baru kembali muncul: adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp153,19 miliar untuk tahun depan.

“Melihat posisi keuangan Pemkot dengan adanya pengurangan-pengurangan ini, mungkin kita akan full membangun pada tahun 2027. Namun jika kita mampu memaksimalkan kinerja, hal ini bisa normal pada pertengahan 2026,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Randito Maringka dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kota Bitung telah mencapai sekitar 87 persen hingga November 2025.

Dia juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah bergerak cepat menyelesaikan pekerjaan agar target realisasi 100 persen dapat tercapai sebelum akhir tahun.

“Masih ada beberapa perangkat daerah yang berada pada kategori kuning dan merah. Jika ada kendala, silakan berkonsultasi agar segera diselesaikan,” kata Randito.

Dia juga menekankan pentingnya profesionalisme dan komunikasi yang baik dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar proses pengawasan berjalan transparan dan akuntabel.

Dalam presentasi yang disampaikan Kepala Bagian Pembangunan, Marsmelda Sidangoli, terungkap bahwa realisasi anggaran hingga November mencapai Rp588.029.673.209,20 dari total pagu Rp800 miliar.

Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan kinerja antarinstansi: lima instansi telah menembus realisasi di atas 85 persen, sementara lima lainnya masih berada di bawah 63 persen sehingga perlu percepatan signifikan menjelang akhir tahun.(Ramlan)