Bupati Sidoarjo Sidak IGD RSUD N.T. Notopuro Pasca Banjir
Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn. saat melakukan sidak ke ruang IGD RSUD N.T. Notopuro, setelah terjadinya banjir, Minggu (21/12/2025).(foto: Ida)TAJUK SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn. melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD N.T. Notopuro, Minggu (21/12/2025).
Sidak tersebut dilakukan menyusul terjadinya banjir yang menggenangi area IGD akibat guyuran hujan dengan intensitas cukup deras pada sore hari sebelumnya, hingga air masuk ke ruang pelayanan rumah sakit.
Dalam sidak itu, Bupati Subandi ingin melihat secara langsung kondisi IGD pascabanjir sekaligus mengecek penyebab terjadinya genangan.
Dia juga menegaskan pemerintah daerah akan segera menyiapkan solusi agar kejadian serupa tidak terulang dan pelayanan kesehatan tidak kembali terganggu.
“Dengan sidak ini saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan pascabanjir kemarin, bagaimana kondisi pembuangan air sehingga bisa menyebabkan banjir. Setelah melihat secara langsung, maka bisa ditentukan langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah,” ujar Subandi.
Bupati menegaskan penanganan persoalan banjir di lingkungan RSUD N.T. Notopuro akan dikaji bersama antara Pemerintah Daerah dan pihak manajemen rumah sakit. Hal ini dilakukan agar permasalahan dapat diselesaikan secara menyeluruh dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Saat terjadi banjir kemarin, pelayanan sempat sedikit terganggu selama kurang lebih dua jam. Namun pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan maksimal kepada pasien sambil mencari solusi agar banjir segera tertangani,” ungkapnya.
Usai meninjau kondisi IGD, Bupati Subandi juga melihat langsung sungai yang menjadi saluran pembuangan air di sekitar rumah sakit.
Dia juga mengimbau Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) untuk segera mengambil tindakan terkait keberadaan bangunan yang berdiri di sempadan sungai.
Menurutnya, fungsi drainase yang belum maksimal perlu ditingkatkan, serta bantaran sungai harus difungsikan sesuai ketentuan, yakni minimal dua meter dari bibir sungai.
Dia juga meminta agar dilakukan peninjauan di lapangan guna memastikan akses normalisasi sungai tidak terhambat bangunan, sehingga apabila diperlukan penggunaan alat berat dapat dilakukan dengan mudah.
“Kami akan melakukan penelusuran dan imbauan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar tidak mendirikan bangunan di bibir sungai atau bahkan di atas sungai. Jika terjadi banjir, yang dirugikan adalah masyarakat luas, apalagi sampai mengganggu pelayanan publik seperti rumah sakit. Selain itu, saya meminta PUBM untuk menambah pompa air agar ketika banjir terjadi, penyedotan bisa segera dilakukan,” tutupnya.(Ida)
Related posts
Latest Post
