Pemkab Gresik Perkuat Kesiapan Penegak Hukum Hadapi Pemberlakuan KUHP Baru
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat membuka Seminar Nasional yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (27/11/2025).(foto: Budi) TAJUK GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka Seminar Nasional yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (27/11/25).
Seminar dengan tema “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana”, yang bekerja sama dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), Universitas Airlangga, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Acara ini diikuti oleh ratusan peserta dari unsur advokat, akademisi, kejaksaan, kehakiman, hingga praktisi hukum.
Dalam sambutannya, Bupati Yani menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini.
“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan tamu undangan,” ujarnya.
Dia berharap seminar ini menjadi ruang diskusi produktif bagi seluruh peserta.
Bupati Yani juga menyambut hangat kehadiran Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Otto Hasibuan, yang hadir sebagai keynote speaker. Otto menjelaskan bahwa seminar ini penting untuk mensosialisasikan KUHP baru kepada masyarakat luas.
“Seminar ini menjadi sarana penting untuk menyosialisasikan KUHP baru secara tepat dan menyeluruh,” tegasnya.
Dia juga menambahkan KUHP baru akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026 mendatang. Otto menekankan pentingnya pemahaman yang benar agar implementasinya tidak menimbulkan kerancuan di lapangan.
Para narasumber turut memaparkan pembaruan mendasar yang hadir dalam sistem pemidanaan nasional. Mereka menjelaskan bahwa KUHP baru menempatkan pemidanaan sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pemulihan keadilan.
Prinsip individualisasi pidana dan konsep ultimum remedium juga menjadi landasan penting dalam penegakan hukum pidana.
Ketua DPC Peradi Gresik, Kukuh Purnomo Budi, menyampaikan dukungannya bagi Pemkab Gresik.
“Kami siap membantu pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum yang mencerminkan local wisdom masyarakat Gresik agar selaras dengan pembaruan KUHP,” ujarnya.(Budi)
Related posts
