Bupati Gresik Pimpin Rapat Evaluasi BOSDA, Skema Penyaluran Akan Berbasis Kebutuhan Sekolah
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi BOSDA, di Aula UPT SMPN 22 Gresik, Senin (17/11/2025).(foto: Budi)TAJUK GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memimpin rapat koordinasi dan evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk jenjang SMP negeri dan swasta di Aula UPT SMPN 22 Gresik, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini digelar untuk menilai efektivitas pelaporan sekaligus memperbaiki skema penyaluran dana BOSDA agar lebih tepat sasaran.
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu menekankan perlunya pembaruan skema pembagian BOSDA, yang selama ini diterapkan secara merata kepada seluruh sekolah tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing satuan pendidikan.
“Skema BOSDA yang merata selama ini perlu kita evaluasi kembali, karena setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang membutuhkan dukungan lebih besar, ada yang kebutuhannya sudah mencukupi. Kami ingin penyaluran dana ini benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Dia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memperbaiki tata kelola BOSDA secara lebih efektif dan berkeadilan. Dalam kesempatan tersebut, Gus Yani memaparkan bahwa kondisi fiskal daerah akan terdampak pemangkasan dana dari pemerintah pusat.
“Pada tahun 2026, dana pusat untuk Kabupaten Gresik dipangkas setengah triliun. Namun kami pastikan, belanja yang bersifat langsung untuk masyarakat tetap berjalan dan tidak mengalami pengurangan,” tegasnya.
Meski menghadapi tantangan anggaran, Bupati tetap meminta agar kualitas layanan pendidikan terus ditingkatkan, mengingat besarnya alokasi dana BOSDA yang dikelola oleh pemerintah daerah.
“Harapan kami mutu kualitas pendidikan terus berkembang. Mengingat anggaran BOSDA yang begitu tinggi,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Kabid Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Syifaul Qulub, memaparkan rincian anggaran BOSDA tahun berjalan, yakni, SMP Swasta & MTs: Rp20.661.400.000 (242 lembaga), dan SMP Negeri: Rp14.597.490.000 (35 sekolah)
Kepala Dinas Pendidikan Gresik, S. Hariyanto, turut menyampaikan bahwa masukan dari sekolah dan komite akan menjadi dasar peninjauan ulang skema penyaluran agar tidak lagi bersifat merata, tetapi berbasis kebutuhan riil dari masing-masing lembaga pendidikan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh perwakilan SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Gresik, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta, para komite sekolah, serta para bendahara BOS dari seluruh SMP di Kabupaten Gresik.(Budi)
Related posts
