Rakor Pemprov Sulut dengan Kabupaten Kota, Gubernur Yulius Tekankan Hal Ini
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, saat memimpin Rakor bersama dengan seluruh bupati/wali kota dan pimpinan DPRD se-Sulut, Senin (29/9/2025).(foto: Kominfo)TAJUK SULUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) bersama dengan seluruh bupati/wali kota dan pimpinan DPRD se-Sulut.
Rakor dipimpin langsung Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Vicktor, bertempat di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur, Manado, Senin 29 September 2025.
Penjabat (Pj) Sekprov Sulut, Tahlis Gallang, dalam laporannya menyampaikan, bahwa rakor ini sebagai tindaklanjut surat dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan nomor: S-62/PK/2025 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026.
Tahlis menjelaskan, ada empat poin penting dalam Rakor ini. Pertama adalah menyelaraskan kebijakan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian sasaran nasional.
“Yang kedua, kebijakan alokasi penggunaan dana transfer ke daerah, serta APBD kabupaten/kota melalui dana desa tahun 2026 agar tepat sasaran. Ketiga, setiap daerah mempercepat dan mengoptimalkan realisasi belanja daerah tahun 2025 dengan tetap menjaga kualitas, akuntabilitas dan dampak nyata bagi masyarakat.”
“Kemudian yang terakhir agar penyusunan APBD 2026 responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemenuhan urusan wajib mandatori spending dan standar pelayanan yang minimal,” jelas Tahlis.
Penjabat (Pj) Sekprov Sulut, Tahlis Gallang, saat menyampaikan laporan rakor bersama dengan seluruh bupati/wali kota dan pimpinan DPRD se-Sulut, Senin (29/9/2025).(foto: Kominfo)
Sementara itu, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD 2026. Sebab, menurut Gubernur Yulius dana transfer daerah (TKD) akan ada pengurangan.
“Setiap kepala daerah diminta kreatif dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, memperkuat BUMD, serta memanfaatkan dana desa secara tepat sasaran,” ucap Gubernur Yulius.
Selain itu, Gubernur Yulius menyampaikan bahwa ada delapan agenda prioritas nasional yang harus diperhatikan. Mulai dari ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, hingga akselerasi investasi dan perdagangan global.
“Pentingnya kegiatan ini untuk dijadikan sebagai wadah saling berdiskusi, berkomunikasi dan bertukar gagasan. Saya juga berharap akan lahir langkah atraktif, cerdas dan terukur untuk menjawab tantangan pembangunan yang ada di setiap pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” tandas Gubernur Yulius.(Yan)
Related posts
Latest Post
